CILACAP, ifakta.co – Kabupaten Cilacap menyiapkan infrastruktur khusus untuk menghadapi ancaman tsunami di kawasan pesisir. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap merencanakan pembangunan shelter tsunami di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana. Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat, pemerintah juga menilai kawasan pesisir membutuhkan sarana keselamatan yang dapat menunjang proses evakuasi saat bencana terjadi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Taryo mengatakan pemerintah pusat menjalankan program pembangunan shelter tersebut atas usulan Pemkab Cilacap.
Iklan
“Pembangunan shelter tsunami ini merupakan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU, atas usulan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap,” kata Taryo (7/10).
Rencana pembangunan shelter sudah masuk tahap sosialisasi. Pemkab Cilacap sebelumnya menggelar kegiatan tersebut pada Rabu, 30 September 2026.
Sekretaris Daerah Cilacap Annisa Fabriana turut hadir dalam kegiatan itu. Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PU, perwakilan pelaksana, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Kecamatan Cilacap Selatan dan Kelurahan Tegalkamulyan juga mengikuti agenda tersebut.
Shelter tersebut nantinya memiliki enam lantai. Pemerintah menyiapkan lahan seluas 24.106 meter persegi untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Sementara itu, total luas bangunan mencapai 11.742 meter persegi. Dengan kapasitas bangunan bertingkat, pemerintah berharap shelter dapat menjadi salah satu fasilitas keselamatan bagi masyarakat ketika ancaman tsunami muncul.
Taryo menilai pembangunan sarana fisik perlu berjalan beriringan dengan edukasi kebencanaan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemahaman mengenai risiko bencana sekaligus akses terhadap fasilitas keselamatan yang memadai.
“Kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tidak cukup hanya dengan pengetahuan masyarakat, tetapi juga harus didukung oleh fasilitas keselamatan yang nyata. Dan shelter tsunami ini, menjadi salah satu bentuk dukungan sarananya,” jelas Taryo.
Karena itu, pemerintah memasukkan pembangunan shelter sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang. Pemerintah juga ingin memperkuat kesiapan kawasan pesisir Cilacap dalam menghadapi kemungkinan bencana pada masa mendatang.
“Ini menjadi bagian dari upaya, sekaligus mitigasi bersama dalam mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang,” tambahnya.
Konsultasi Publik Bahas Amdal dan Kebutuhan Warga
Seiring rencana pembangunan, Pemkab Cilacap melalui BPBD bersama sejumlah instansi menggelar konsultasi publik di Kelurahan Tegalkamulyan, Rabu (7/10).
Forum tersebut membahas penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk pembangunan shelter tsunami. Pemerintah juga memanfaatkan forum itu untuk menyampaikan rencana pembangunan kepada masyarakat sekitar.
Selain itu, pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan, saran, serta pendapat terkait rencana pembangunan.
“Kegiatan konsultasi publik ini salah satunya dalam rangka meminta masukan, saran, dan pendapat dari masyarakat, termasuk menyosialisasikan rencana kegiatan pembangunan shelter tsunami yang bertempat di Kelurahan Tegalkamulyan,” kata Taryo saat dikonfirmasi Banyumas.SuaraMerdeka.com, Rabu, 7 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur. Perwakilan warga hadir bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, tim konsultan penyusun Amdal, Pemerintah Kecamatan Cilacap Selatan, Forkopimcam, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Menurut Taryo, keterlibatan lintas sektor penting untuk menjaga proses perencanaan tetap terbuka. Selain itu, pemerintah dapat menyesuaikan rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Pemerintah berharap forum tersebut mampu menghimpun berbagai masukan teknis dan sosial. Selanjutnya, tim dapat mempertimbangkan masukan tersebut dalam penyusunan dokumen Amdal hingga tahap pembangunan.
“Harapannya, hal-hal yang diperlukan atau saran masukan dari masyarakat terkait keberadaan bangunan shelter tsunami nanti bisa ditampung dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan shelter memberikan manfaat setelah pembangunan selesai. Manfaat tersebut terutama menyasar warga Kelurahan Tegalkamulyan dan masyarakat Kecamatan Cilacap Selatan.
Camat Cilacap Selatan Agus Wantoso turut menyampaikan masukan dalam forum tersebut. Ia meminta pemerintah memperhatikan aspek keselamatan lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung.
Menurut Agus, proyek perlu memasang rambu-rambu yang memadai. Selain itu, petugas perlu mengatur keluar-masuk kendaraan proyek.
(naf/lex)
