JAKARTA, ifakta.co – Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi kantor DPP Partai Golkar pada Senin (14/9) malam. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan dukungan PKS terhadap koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Selain membahas hubungan politik kedua partai, pertemuan PKS dan Golkar turut menyinggung Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Saat ini, pembahasan regulasi tersebut masih berada dalam tahap penyerapan aspirasi di Komisi II DPR.
Salah satu poin yang menjadi pembahasan kedua partai adalah perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. PKS dan Golkar memiliki pandangan yang sama untuk menaikkan ambang batas tersebut dari 4 persen menjadi 5 persen.
Iklan
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan kedua pihak sepakat mengambil angka yang dinilai moderat dalam menentukan parliamentary threshold.
“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di angka yang moderat saja, kira-kira 5 persen,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (15/9).
PKS Dinilai Punya Posisi Penting di Koalisi
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melalui keterangan tertulis memberikan apresiasi terhadap posisi PKS dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bahlil menilai PKS memiliki posisi penting sebagai salah satu partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Karena itu, komunikasi antara Golkar dan PKS dinilai perlu terus diperkuat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengenai RUU Pemilu juga menjadi salah satu agenda utama. Bahlil menyampaikan harapan agar sistem pemilu yang diterapkan ke depan tetap mampu mencerminkan kepentingan masyarakat.
Menurut Bahlil, sistem pemilu tidak hanya harus mampu menyalurkan suara rakyat, tetapi juga mendorong lahirnya anggota DPR yang memiliki kualitas.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” katanya.
Bahlil mengatakan komunikasi antara Golkar dan PKS akan terus berlangsung. Kedua partai akan membahas secara lebih mendalam berbagai substansi yang terdapat dalam RUU Pemilu.
Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan partainya akan tetap mendukung berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah.
Muzammil menyebut Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan umat. Menurut dia, sikap Prabowo yang dinilai akomodatif menjadi salah satu alasan PKS berada dalam koalisi pemerintahan.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat,” katanya.
Muzammil juga menilai kunjungan PKS ke Partai Golkar dapat mempererat hubungan kedua partai sebagai bagian dari koalisi pemerintahan.
Dia melihat terdapat sejumlah kesamaan pandangan antara PKS dan Golkar yang dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama lebih lanjut.
“PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golka,” katanya.
Pertemuan tersebut sekaligus menunjukkan berlanjutnya komunikasi politik antara PKS dan Golkar, baik terkait posisi kedua partai dalam pemerintahan maupun pembahasan RUU Pemilu yang tengah menyerap aspirasi di Komisi II DPR.
(mam/mam)
