YOGYAKARTA, ifakta.co – Kemampuan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, dalam menghasilkan pendapatan kini menjadi perhatian dalam pengelolaan kewajiban proyek tersebut. Pasalnya, pemerintah harus memastikan perusahaan mampu memenuhi cicilan sekaligus menjaga agar risiko proyek tidak berkembang menjadi beban negara.
Pemerintah telah menyiapkan skema pengelolaan dan mitigasi risiko kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027. Skema itu juga melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Nano Prawoto, S.E., M.Si., menilai pemerintah perlu melihat kemampuan bisnis Whoosh secara menyeluruh. Menurutnya, kelancaran pembayaran kewajiban sangat bergantung pada kemampuan proyek menciptakan pendapatan.
Iklan
“Apabila perusahaan itu bisa mengangsur, ya tidak masalah. Tetapi tetap itu menjadi risiko negara,” ujar Prof. Nano.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan restrukturisasi utang Whoosh. Restrukturisasi tersebut memperpanjang tenor pembayaran hingga 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun setiap tahun.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengatur skema pembayaran. Pemerintah juga perlu memastikan operasional Whoosh mampu menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menutup biaya dan kewajibannya.
Menurut Prof. Nano, kondisi tersebut menjadi penting karena proyek transportasi membutuhkan biaya operasional dan perawatan secara berkelanjutan. Jika pendapatan tidak mencukupi, kemampuan perusahaan membayar kewajiban juga akan ikut tertekan.
Profitabilitas Whoosh Jadi Penentu Keberlanjutan
Prof. Nano menilai persoalan utama Whoosh tidak berhenti pada restrukturisasi utang. Ia justru menyoroti kemampuan proyek mencapai tingkat keuntungan yang sehat.
“Apakah ada jaminan kereta ini untung? Nah, itu masalahnya. Ketika kereta tidak untung, bahkan tidak mampu membayar biaya operasional, maintenance, dan sebagainya, otomatis apalagi membayar utang, itu risiko negara,” jelasnya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai contingent liability atau kewajiban kontinjensi. Dalam kondisi normal, kewajiban itu tidak selalu menjadi pengeluaran langsung pemerintah. Namun, risiko tersebut dapat muncul ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga agar pengelolaan Whoosh tidak hanya berorientasi pada pembayaran utang. Strategi peningkatan pendapatan juga harus berjalan secara bersamaan.
“Kita berdoa kereta cepat ini bisa dimanajemen dengan baik, akhirnya untung, sudah bisa membayar biaya operasional, membayar maintenance, dan membayar utang,” katanya.
Selain kemampuan membayar, Prof. Nano juga menyoroti panjangnya tenor utang. Jangka waktu hingga 80 tahun membuat kewajiban tersebut berpotensi berlangsung lintas generasi.
“Nanti anak cucu kita kalau 80 tahun, ya berarti menanggung risiko utang itu kalau nanti tidak mampu bayar,” ujarnya.
Meski begitu, ia memahami bahwa proyek infrastruktur besar tidak selalu mengejar keuntungan finansial semata. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan manfaat pembangunan, konektivitas, serta kepentingan strategis nasional.
“Kalau saya hitung-hitungan, bukan hitungan ekonomi, melainkan hitungan kedigdayaan sebuah negara, kadang-kadang kita perlu proyek yang mercusuar juga. Walaupun sebenarnya ada beban cost itu,” ungkapnya.
Namun, pertimbangan strategis tersebut tetap membutuhkan perhitungan ekonomi yang matang. Pemerintah perlu memastikan proyek tidak menimbulkan tekanan fiskal berkepanjangan.
Prof. Nano juga mengingatkan pemerintah agar kewajiban Whoosh tidak mengurangi kemampuan negara membiayai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ruang fiskal harus tetap tersedia untuk pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan lainnya.
“Celakanya kalau misalkan pengeluaran untuk pendidikan itu dialihkan untuk membayar utang setiap tahun,” ujarnya.
Ia menilai kondisi serupa dapat muncul pada sektor kesehatan maupun kebutuhan publik lain. Jika pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menopang kewajiban proyek, ruang pembiayaan program sosial dapat ikut menyempit.
“Kalau misalkan nanti sebagian dananya dialihkan untuk membayar utang, itu secara ekonomi tidak bagus karena indeks pembangunan manusia bisa jadi menurun dalam jangka panjang,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap proyek strategis dan kemampuan APBN membiayai kebutuhan dasar masyarakat.
Rencana Ekspansi ke Jawa Timur
Persoalan risiko juga muncul ketika pemerintah membahas rencana perpanjangan jaringan kereta cepat menuju Jawa Timur. Rencana tersebut berpotensi memperluas manfaat konektivitas. Namun, proyek baru juga membawa kebutuhan investasi dan risiko pembiayaan tambahan.
Prof. Nano meminta pemerintah menghitung skema tersebut secara lebih hati-hati. Ia khawatir ekspansi justru memperbesar risiko yang harus pemerintah tanggung.
“Risikonya terlalu tinggi nanti. Risiko negara, risiko APBN,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat siapa yang menanggung investasi dan bagaimana proyek menghasilkan pendapatan. Skema pembiayaan juga harus menjadi bagian utama dalam kajian sebelum pembangunan berjalan.
Selain itu, ia menilai keterlibatan industri nasional dapat memberikan manfaat tambahan. Salah satunya melalui PT Industri Kereta Api (INKA).
“Kalau skemanya memakai keterlibatan industri dalam negeri, misalnya INKA, tentu kita akan mendapatkan value, mendapatkan teknologi, mendapatkan lapangan kerja, dan sebagainya,” jelasnya.
Keterlibatan industri dalam negeri, lanjutnya, dapat membantu Indonesia memperoleh nilai tambah dari proyek. Pemerintah juga dapat mendorong transfer teknologi serta memperkuat kemampuan industri nasional.
Sebaliknya, ketergantungan penuh pada teknologi dan pembiayaan asing dapat meningkatkan risiko proyek.
“Tetapi kalau murni dari Tiongkok, teknologi Tiongkok murni, kemudian utang dari bank Tiongkok, itu tambah runyam menurut saya,” ujarnya.
Karena itu, Prof. Nano mendorong pemerintah membuka ruang bagi korporasi atau investor untuk ikut menanggung pembiayaan. Skema tersebut dapat membantu membagi risiko sekaligus mendorong perhitungan bisnis yang lebih kuat.
(naf/lex)
