JAKARTA, ifakta.co – Hak pekerja menjadi bagian penting dalam hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Setiap pekerja memiliki sejumlah hak yang perlu dipahami sejak awal bekerja.
Pemahaman tersebut penting agar pekerja mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan. Sebaliknya, pekerja juga dapat memahami kewajibannya selama menjalankan pekerjaan.
Di Indonesia, ketentuan mengenai hubungan kerja, upah, waktu kerja, cuti, keselamatan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Iklan
Karena itu, pekerja sebaiknya tidak hanya mengetahui besaran gaji. Ada sejumlah hak lain yang juga harus diperhatikan selama menjalani hubungan kerja.
Hak atas upah
Salah satu hak utama pekerja adalah memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Besaran dan pembayaran upah harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan.
Pekerja juga perlu memahami komponen upah yang tercantum dalam perjanjian kerja atau dokumen ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja dapat mengetahui secara jelas hak finansial yang diterimanya.
Perusahaan juga wajib memperhatikan ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku sesuai wilayah dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
Hak atas waktu kerja dan istirahat
Pekerja memiliki hak atas waktu kerja dan waktu istirahat sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Pengaturan waktu kerja penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pemulihan pekerja.
Selain itu, ketentuan mengenai kerja lembur juga memiliki aturan tersendiri. Pekerja perlu mengetahui kapan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai lembur serta bagaimana kompensasinya.
Karena itu, pekerja sebaiknya mencatat jadwal kerja dan lembur secara tertib. Catatan tersebut dapat membantu apabila muncul perbedaan perhitungan antara pekerja dan perusahaan.
Hak atas cuti
Cuti merupakan bagian dari hak pekerja yang perlu dipahami. Ketentuan cuti dapat mencakup cuti tahunan serta jenis cuti tertentu sesuai kondisi pekerja dan ketentuan yang berlaku.
Pekerja sebaiknya mengetahui aturan cuti yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dengan memahami ketentuan tersebut, pekerja dapat menggunakan hak cutinya sesuai prosedur tanpa mengabaikan kewajiban pekerjaan.
Hak atas jaminan sosial
Hak pekerja juga berkaitan dengan perlindungan melalui program jaminan sosial. Pekerja dapat memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.
Jaminan sosial memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang berkaitan dengan kesehatan maupun pekerjaan.
Karena itu, pekerja sebaiknya memastikan status kepesertaannya. Informasi mengenai kepesertaan dan iuran juga perlu diperiksa secara berkala.
Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja
Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan memiliki kewajiban menerapkan langkah keselamatan sesuai karakteristik dan risiko pekerjaan.
Perlindungan ini menjadi semakin penting bagi pekerja yang menjalankan pekerjaan dengan risiko kecelakaan atau paparan terhadap kondisi berbahaya.
Pekerja juga perlu mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan perusahaan. Penggunaan alat pelindung diri dan kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi bagian penting dalam mencegah kecelakaan kerja.
Hak mendapatkan perlakuan yang adil
Lingkungan kerja juga harus memberikan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.
Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai diskriminasi, pelecehan, serta tindakan lain yang dapat merugikan pekerja.
Jika menghadapi masalah di tempat kerja, pekerja sebaiknya mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan. Langkah tersebut dapat membantu ketika pekerja perlu menyampaikan pengaduan atau menyelesaikan perselisihan.
Hak memperoleh perjanjian kerja yang jelas
Sebelum atau ketika mulai bekerja, pekerja perlu memahami isi perjanjian kerja. Dokumen tersebut penting karena memuat ketentuan mengenai hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan.
Pekerja perlu memperhatikan posisi atau jabatan, tugas, upah, waktu kerja, hak cuti, serta ketentuan lain yang tercantum dalam perjanjian.
Jangan terburu-buru menyetujui dokumen yang belum dipahami. Pekerja berhak meminta penjelasan mengenai ketentuan yang dianggap belum jelas.
Hak ketika terjadi PHK
Pemutusan hubungan kerja atau PHK memiliki ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan. Pekerja yang mengalami PHK dapat memiliki hak tertentu sesuai alasan PHK, masa kerja, status hubungan kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pekerja sebaiknya meminta dokumen resmi apabila perusahaan melakukan PHK. Dokumen tersebut dapat membantu pekerja mengetahui alasan dan hak yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja.
Jika terjadi perselisihan, pekerja dan perusahaan pada prinsipnya dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.
Tips pekerja agar hak tetap terlindungi
Pekerja perlu menyimpan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja. Dokumen tersebut antara lain perjanjian kerja, slip gaji, bukti pembayaran upah, data kepesertaan jaminan sosial, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pekerjaan.
Selanjutnya, pahami peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Jangan hanya mengandalkan informasi dari rekan kerja karena setiap perusahaan dapat memiliki ketentuan internal yang berbeda selama tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pekerja juga sebaiknya mencatat jam kerja dan lembur apabila perusahaan menerapkan sistem tersebut. Catatan ini dapat menjadi informasi penting ketika terjadi perbedaan perhitungan.
Jika menemukan dugaan pelanggaran hak pekerja, komunikasikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal perusahaan jika memungkinkan. Pekerja juga dapat mencari bantuan dari serikat pekerja, mediator hubungan industrial, atau instansi ketenagakerjaan sesuai persoalan yang dihadapi.
Pada akhirnya, memahami hak pekerja bukan berarti mengabaikan kewajiban. Hubungan kerja yang sehat membutuhkan pekerja yang menjalankan tanggung jawabnya dan perusahaan yang memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan.
Dengan memahami hak dan kewajiban sejak awal, pekerja dapat menjalani hubungan kerja dengan lebih aman, jelas, dan terlindungi.
(fza/fza)
