JAKARTA, ifakta.co – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa penguasaan data, algoritma, dan kecerdasan buatan dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta arah kehidupan demokrasi. Ia menilai perkembangan teknologi digital perlu diikuti pengawasan agar tidak memperbesar ketimpangan kekuasaan.
Pandangan itu disampaikan dalam Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Forum tersebut membahas tantangan kepemimpinan bagi masa depan demokrasi Indonesia di tengah perubahan ekonomi, politik, dan teknologi.
Menurut Puan, demokrasi tidak cukup dinilai dari pelaksanaan pemilihan umum atau keberadaan lembaga politik. Konsentrasi kekuatan ekonomi juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan menentukan siapa yang memiliki pengaruh terbesar dalam ruang publik.
“Kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, dan selanjutnya kekuatan politik tersebut dapat dipakai untuk kepentingan kalangan tertentu,” kata Puan dalam pidato kebangsaannya.
Ia menilai kekuasaan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi berisiko mengurangi peran masyarakat dalam menentukan kebijakan. Karena itu, kualitas demokrasi perlu dilihat dari kemampuan warga menyampaikan aspirasi dan memperoleh kesempatan yang setara untuk didengar.
Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru. Sistem rekomendasi pada platform digital dapat menentukan informasi yang sering dilihat pengguna, sementara kecerdasan buatan memungkinkan produksi serta penyebaran konten dalam skala besar.
“Kita harus bertanya: siapa yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang semakin menentukan persepsi dan arah kehidupan masyarakat?” ujar Puan.
Pertanyaan tersebut menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan platform dan sistem digital. Tanpa pengawasan, keputusan teknologi yang tidak terlihat oleh pengguna dapat ikut membentuk perdebatan publik dan memengaruhi penyebaran informasi.
Di sisi lain, teknologi juga berpotensi memperluas partisipasi politik, memudahkan akses terhadap informasi pemerintahan, dan mempercepat penyampaian aspirasi. Manfaat itu membutuhkan literasi digital, perlindungan data pribadi, serta aturan yang diterapkan secara adil.
Pernyataan Puan tidak berarti setiap penggunaan algoritma atau kecerdasan buatan merupakan ancaman. Tantangannya adalah memastikan teknologi dapat diawasi, keputusan penting dapat dijelaskan, dan masyarakat memiliki ruang meminta pertanggungjawaban.
Konten yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan dapat terlihat meyakinkan meskipun belum tentu akurat. Pendidikan literasi digital dan pemeriksaan fakta menjadi penting untuk mengurangi risiko penyebaran informasi yang menyesatkan.
Pengawasan teknologi juga perlu mempertimbangkan kebebasan berekspresi agar perlindungan demokrasi tidak berubah menjadi pembatasan kritik yang sah. Pemerintah, parlemen, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil sama-sama memiliki peran menjaga ruang digital tetap terbuka dan dapat dipercaya.
Perhatian terhadap penguasaan data juga berkaitan dengan transparansi cara platform mengurutkan dan merekomendasikan informasi. Pengguna sering hanya melihat hasil akhir tanpa mengetahui alasan suatu konten lebih sering muncul dibandingkan yang lain. Di tengah perkembangan AI, kemampuan mengenali manipulasi visual dan informasi menjadi semakin penting. Upaya pengawasan harus melibatkan banyak pihak dan tetap melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, mengakses beragam pandangan, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
(wl/wl)
