YOGYAKARTA, ifakta.co – Pengeluaran untuk membeli rokok masih menjadi persoalan dalam pengelolaan keuangan keluarga, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, sebagian rumah tangga miskin mengalokasikan uang lebih banyak untuk membeli rokok daripada memenuhi kebutuhan pangan bergizi, seperti telur, susu, dan daging. Kondisi ini memunculkan persoalan serius karena kebiasaan tersebut berpotensi mengurangi kualitas asupan gizi anak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan bahwa konsumsi rokok kerap mengambil porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga miskin. Akibatnya, keluarga menghadapi risiko pengurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari.
Pakar Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D., menilai kebiasaan tersebut dapat mengancam pemenuhan gizi anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko stunting atau tengkes.
“Jelas memberikan dampak besar pada pemenuhan gizi keluarga. Sayangnya, di tingkat rumah tangga, tidak semua ibu memiliki daya tawar untuk mengatur alokasi anggaran belanja jika suami menjadi satu-satunya pencari nafkah,” ujar Yayi.
Menurut Yayi, persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan kebiasaan merokok. Relasi pengambilan keputusan dalam keluarga turut memengaruhi kemampuan rumah tangga mengatur pengeluaran. Ketika suami menjadi pencari nafkah utama sekaligus menentukan penggunaan uang, ibu belum tentu memiliki keleluasaan untuk memprioritaskan kebutuhan pangan anak.
Kebiasaan Merokok dan Tantangan Pemenuhan Gizi Keluarga
Yayi menjelaskan bahwa hasil kajian menunjukkan kebiasaan merokok dalam keluarga paling banyak ditemukan pada kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin. Bagi sebagian orang, rokok bahkan menjadi sarana hiburan atau coping mechanism untuk menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari.
Namun, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi keluarga. Ketika seseorang terus mengalokasikan uang untuk membeli rokok, anggaran kebutuhan pokok berpotensi menyusut. Padahal, anak membutuhkan asupan protein dan zat gizi lain untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangannya.
Karena itu, Yayi menilai upaya mengurangi konsumsi rokok membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Imbauan tenaga kesehatan saja belum cukup untuk mengubah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Ia mendorong pemberdayaan masyarakat dari tingkat akar rumput (grassroots). Pendekatan ini perlu melibatkan tokoh lokal yang memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap warga, mulai dari lurah, ketua RT/RW, hingga tokoh agama.
“Pesan edukasi mengenai pentingnya masa depan dan gizi anak harus disampaikan oleh pihak yang dipercaya masyarakat. Kami dari bidang promosi kesehatan dapat memfasilitasi materi edukasinya, namun tokoh masyarakatlah yang menjadi penggeraknya di lapangan,” jelasnya.
Melalui keterlibatan tokoh lokal, masyarakat diharapkan lebih mudah menerima edukasi mengenai bahaya rokok dan pentingnya memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain itu, lingkungan sosial juga dapat membantu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat.
Regulasi Rokok dan Perlindungan Anak Masih Menghadapi Kendala
Selain persoalan ekonomi rumah tangga, Yayi menyoroti efektivitas kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu tantangannya muncul dari kebijakan kenaikan cukai rokok.
Menurutnya, kenaikan cukai tidak selalu membuat konsumen berhenti merokok. Sebagian perokok justru melakukan downtrading, yakni beralih ke produk rokok dengan harga lebih murah. Bahkan, ada pula konsumen yang memilih rokok ilegal tanpa cukai untuk mempertahankan kebiasaannya.
Di sisi lain, upaya melindungi anak dan remaja dari akses terhadap rokok juga masih membutuhkan penguatan. Regulasi pemerintah telah mengatur batas minimal usia pembeli rokok, yakni 21 tahun. Namun, pelaksanaan aturan tersebut belum menjangkau seluruh tempat penjualan secara optimal.
Pengawasan selama ini lebih banyak menyasar ritel modern. Sementara itu, warung kelontong kecil masih menghadapi keterbatasan pengawasan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi anak-anak dan remaja untuk memperoleh rokok dengan lebih mudah.
“Kami terus mendorong lahirnya gerakan desa atau rumah bebas asap rokok. Di beberapa daerah seperti di DIY, beberapa pengelola warung bahkan sudah berani membuat kesepakatan untuk menolak menjual rokok kepada anak-anak,” tambah Yayi.
Sebagai langkah pencegahan, FK-KMK UGM juga mengembangkan program peer supporter melalui penelitian kolaboratif. Program ini menyasar lingkungan sekolah dengan melibatkan dukungan teman sebaya untuk mencegah remaja mencoba merokok.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran sejak dini. Sebab, lingkungan pertemanan memiliki pengaruh terhadap keputusan remaja dalam mencoba perilaku tertentu, termasuk merokok.
Pada akhir keterangannya, Yayi mengingatkan para kepala keluarga agar mempertimbangkan kembali pengeluaran untuk rokok. Ia mengajak para perokok aktif memprioritaskan kesehatan anggota keluarga dan mengalihkan sebagian anggaran rokok untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
“Sayangilah anak dan istri. Langkah paling minimal yang bisa dilakukan adalah tidak merokok di dalam rumah. Pikirkanlah untuk memberikan makanan yang terbaik bagi keluarga, dan pelan-pelan sisihkan anggaran hobi merokok itu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita,” pungkasnya.
(naf/lex)
