DEPOK, ifakta.co – Universitas Indonesia (UI) mempertegas komitmennya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dengan menetapkan seluruh area kampus sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Kebijakan tersebut juga mencakup larangan penggunaan rokok elektronik atau vape, shisha, serta berbagai produk tembakau dan nikotin lainnya.

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Rektor UI menetapkan peraturan tersebut pada 9 November 2026 sebagai langkah untuk melindungi kesehatan sivitas akademika dan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan kampus.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar mencetak lulusan berprestasi. Menurutnya, universitas juga harus menghadirkan lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan, karakter, dan kualitas hidup generasi muda.

“Universitas Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjadi teladan dalam membangun lingkungan yang sehat. Kami ingin memastikan bahwa kampus bukan menjadi tempat berkembangnya kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektronik, melainkan menjadi ruang yang mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ini merupakan komitmen kami untuk melindungi mahasiswa dan seluruh masyarakat kampus dari risiko kesehatan akibat rokok dan zat adiktif,” ujar Heri.

Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah perluasan definisi rokok. UI tidak hanya melarang rokok konvensional, tetapi juga memasukkan rokok elektronik, vape, shisha, produk tembakau yang dipanaskan, produk yang diuapkan, serta produk lain yang mengandung nikotin dan/atau tar.

Dengan demikian, kebijakan ini mencakup berbagai bentuk produk tembakau dan nikotin yang berkembang di masyarakat. UI menilai penggunaan vape dan produk nikotin alternatif tetap membutuhkan perhatian serius karena dapat memengaruhi perilaku serta kebiasaan generasi muda.

UI juga menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus terbebas dari normalisasi konsumsi zat adiktif. Karena itu, universitas ingin membangun budaya kampus yang mengutamakan kesehatan dan tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 menetapkan berbagai fasilitas dan area UI sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Cakupannya meliputi ruang perkuliahan, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, transportasi kampus, fasilitas olahraga, tempat kerja, hingga area umum.

Larangan tersebut juga berlaku di perpustakaan, kantin, taman, hutan kota, kawasan danau, halte, Balairung, Balai Sidang, Makara Art Center, area parkir, trotoar, serta jalan di lingkungan UI.

Setiap orang yang berada di kawasan tersebut dilarang mengisap atau menikmati rokok. Peraturan itu juga melarang aktivitas produksi, periklanan, promosi, penjualan, dan pembelian produk rokok di lingkungan kampus.

Rektor UI menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan melindungi hak seluruh masyarakat kampus untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang sehat.

“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan lingkungan kampus merupakan tanggung jawab kolektif. Setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pengunjung kampus memiliki hak yang sama untuk memperoleh lingkungan yang sehat. 

Karena itu, tidak seharusnya seseorang harus terpapar asap rokok atau aerosol dari rokok elektronik ketika sedang belajar, bekerja, berolahraga, maupun menjalankan aktivitas lainnya di kampus,” tambahnya.

Selain mengatur larangan penggunaan rokok dan vape, UI juga memperkuat komitmen untuk mencegah pengaruh industri rokok dalam kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.

Melalui peraturan tersebut, UI tidak menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok untuk kegiatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas juga menolak beasiswa yang bersumber dari perusahaan rokok atau institusi terkait.

Bahkan, peraturan tersebut mengatur bahwa UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif.

Heri menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga independensi perguruan tinggi sekaligus memastikan kepentingan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Kami ingin memastikan bahwa nilai kesehatan, integritas akademik, dan kepentingan generasi muda selalu menjadi prioritas. UI tidak ingin kegiatan pendidikan, penelitian, maupun aktivitas kemahasiswaan menjadi sarana promosi atau legitimasi bagi industri yang produknya memiliki risiko terhadap kesehatan. Pendidikan tinggi harus berdiri di atas kepentingan jangka panjang masyarakat dan masa depan generasi muda,” tegasnya.

Dalam penerapannya, UI tidak hanya mengandalkan pengawasan dan pemberian sanksi. Universitas juga menyiapkan pendekatan edukasi, pembinaan, dan pendampingan bagi masyarakat kampus yang ingin berhenti merokok.

Pimpinan serta penanggung jawab unit kerja bersama petugas keamanan bertugas mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, penyelenggara kegiatan di lingkungan UI wajib menyampaikan informasi mengenai status kawasan tanpa rokok beserta larangan yang berlaku.

Sivitas akademika dan masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengingatkan pihak yang melanggar atau melaporkan pelanggaran kepada petugas keamanan.

Bagi warga UI yang memiliki ketergantungan terhadap rokok dan ingin menghentikan kebiasaannya, universitas menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi.

Masyarakat kampus dapat mengakses layanan tersebut melalui klinik berhenti merokok di Rumah Sakit UI, Klinik Satelit Makara, serta fasilitas kesehatan di fakultas atau sekolah.

Sementara itu, UI menetapkan sejumlah sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda sebesar Rp500.000.

Apabila suatu pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana, aparat berwenang dapat memprosesnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, UI berharap seluruh sivitas akademika, mitra universitas, dan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan kampus dapat ikut menjaga keberhasilan penerapan kawasan tanpa rokok.

Heri menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh pihak.

“Universitas Indonesia ingin menunjukkan bahwa kampus harus menjadi tempat tumbuhnya pengetahuan, inovasi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh pendidikan yang unggul, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang membentuk kebiasaan hidup sehat. Ini adalah investasi bagi masa depan generasi muda dan masa depan bangsa,” tutup Rektor UI.

Dengan penerbitan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026, Universitas Indonesia menegaskan langkahnya dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat sekaligus mendukung upaya perlindungan generasi muda dari risiko rokok, vape, dan ketergantungan zat adiktif.

(mam/mam)