JAKARTA, ifakta.co – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penegasan tersebut disampaikan Dudung dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Dudung mendorong penguatan koordinasi antarlembaga serta penerapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi pembekuan hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi praktik pembiaran maupun perlakuan istimewa terhadap perusahaan yang melanggar hukum.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Dudung.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Langkah tersebut penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong pengawasan terhadap pemegang izin HGU dan PBPH agar kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dan pencegahan karhutla dapat berjalan secara optimal.
Penegakan aturan secara tegas diharapkan menjadi langkah nyata dalam mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan serta memperkuat tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat.
(sib/lex)
