JAKARTA, ifakta.co – Advokat Junaedi Saibih mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta ganti kerugian serta pemulihan nama baik. Ia menuntut ganti rugi immateriil Rp100 miliar, di luar kerugian materiil yang diajukannya sebesar Rp288,4 juta.
Junaedi menjelaskan permohonan tersebut di PN Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026). Langkah itu ditempuh setelah Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara yang sebelumnya menjeratnya.
Dua pihak dicantumkan sebagai termohon. Termohon pertama ialah Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun, sedangkan termohon kedua ialah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Selain mengajukan tuntutan keuangan, Junaedi meminta tindakan nyata untuk memulihkan namanya. Menurutnya, pemulihan yang tercantum dalam putusan perlu diikuti langkah konkret terhadap informasi mengenai perkara yang telah berakhir dengan putusan bebas.
Junaedi mengatakan, “Pemulihan nama baik kan ada secara di dalam putusan diktumnya tuh ada dilakukan, tapi itu kan cuma secara tertulis ya.”
Ia menghubungkan permintaan tersebut dengan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. Junaedi merujuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022 ketika menjelaskan dasar permintaan yang diajukannya.
Junaedi meminta Jaksa Agung memerintahkan Jamdatun mengambil langkah terhadap pemberitaan yang menurutnya tidak lagi relevan. Ia menyatakan sudah menyiapkan daftar berita yang dimohonkan untuk dihapus atau tidak lagi ditampilkan melalui mesin pencari.
Dalam penjelasannya, permintaan itu mencakup penghapusan maupun delisting. Seluruhnya merupakan bagian dari permohonan yang ia ajukan kepada pengadilan, bukan tindakan yang disebutnya telah dilaksanakan oleh para termohon.
Untuk kerugian materiil Rp288,4 juta, Junaedi menggunakan perhitungan penghasilan yang seharusnya diterima selama berada dalam tahanan sampai dinyatakan bebas. Ia menyebut penghasilan rutin dari Universitas Indonesia sebagai dasar penghitungannya.
Rata-rata penghasilan bulanan tersebut ia kalikan dengan masa penahanan sekitar 11 bulan. Adapun tuntutan Rp100 miliar diajukan secara terpisah sebagai kerugian immateriil.
Dalam perkara sebelumnya, MA menguatkan putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan dugaan suap dalam penanganan perkara minyak goreng atau CPO dan perintangan penyidikan.
Perkara perintangan penyidikan yang didakwakan kepadanya berkaitan dengan penanganan tiga perkara korupsi, yakni ekspor CPO dan turunannya, tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, serta impor gula.
Majelis kasasi dipimpin Jupriyadi bersama hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah. Di tingkat pertama, majelis dipimpin Effendi dengan hakim anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra.
Pertimbangan pembebasan antara lain menyangkut tidak ditemukannya kesamaan kehendak atau meeting of mind yang membuktikan keterlibatan Junaedi. Fakta persidangan juga tidak menunjukkan komunikasi untuk bersama-sama memberikan suap kepada hakim yang menangani perkara korupsi minyak goreng.
(mam/mby)
