JAKARTA, Ifakta.co – Wakil Ketua Umum Bidang Bisnis dan Investasi Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Benyamin Patondok, mengkritik keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Benyamin, keputusan tersebut tidak cukup menunjukkan tanggung jawab di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Ia menilai, jika Raja Juli ingin menunjukkan sikap kesatria atas persoalan kehutanan, seharusnya pengunduran diri dilakukan dari jabatan Menteri Kehutanan, bukan sekadar dari struktur kepengurusan partai politik.
“Kalau hanya mundur dari sekretaris partai, itu tidak menjadi apa-apa. Justru kalau gentleman, harus berani mundur sebagai menteri,” tegas Benyamin yang kerap dipanggil Bento itu.
Bento menyoroti kebakaran hutan di Papua yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa langka. Sejumlah satwa endemik seperti kasuari, burung cenderawasih, dan kanguru pohon terancam kehilangan habitat akibat kerusakan hutan.
Ia mengingatkan, Papua merupakan salah satu kawasan penting bagi keseimbangan ekosistem dunia. Karena itu, kebakaran hutan dalam skala besar di wilayah tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Papua ini merupakan jantung paru-paru dunia. Apakah masih bisa disebut paru-paru dunia kalau kebakaran begitu hebat terjadi di sana, sementara persoalan ini tidak banyak terekspos?” ujarnya kepada WahanaNews.co, Senin (9/11/2026).
Bento menegaskan, sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli harus bertanggung jawab terhadap kondisi hutan Indonesia. Ia menilai pejabat publik perlu memiliki keberanian untuk mengakui kegagalan dan mengambil konsekuensi atas tanggung jawab jabatannya.
Ia bahkan mencontohkan tradisi pertanggungjawaban pejabat di Jepang yang dinilainya patut menjadi pembelajaran bagi para pejabat di Indonesia.
“Orang Indonesia sudah harus belajar berani mundur jika memang melakukan kesalahan. Jangan hanya berlindung di balik berbagai alasan,” katanya.
Desak Perusahaan Pelaku Karhutla Diusut Tuntas
Selain menyoroti tanggung jawab Menteri Kehutanan, Bento mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengumuman perusahaan yang terindikasi terlibat. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan melakukan pemulihan kawasan hutan.
“Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam karhutla harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita,” tegas Sekjen DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) itu.
Ia meminta kepolisian menuntaskan penyelidikan, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan perusahaan yang terbukti bersalah mengganti kerugian dan memulihkan kawasan hutan yang rusak.
Benyamin juga mempertanyakan alasan Raja Juli mundur dari jabatan Sekjen PSI agar bisa lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah situasi kebakaran hutan yang membutuhkan perhatian serius dari Kementerian Kehutanan.
“Kenapa baru sekarang ingin full time? Justru ketika kebakaran hutan terjadi, masyarakat membutuhkan kerja nyata dari Menteri Kehutanan, bukan sekadar gimmick politik,” ujarnya.
Penasehat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta itu menegaskan, persoalan karhutla membutuhkan tindakan nyata, penegakan hukum yang tegas, serta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat.
Bagi Bento, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan generasi mendatang.
(tio/tio)
