JAKARTA, ifakta.co – Bareskrim Polri membantah kabar penetapan Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lain. Di saat bersamaan, penyidik masih mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bantahan atas informasi mengenai dua mantan Kapolri itu melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).
“Infonya tidak benar,” ujar Asep.
Asep menjelaskan tim penyidik terus menelusuri dugaan makar sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang di masyarakat. Pernyataan mengenai arah dugaan tersebut sebelumnya muncul dari sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra.
Perkembangan lain menyangkut keamanan saksi. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menerima permohonan Polri untuk melindungi enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyatakan lembaganya masih menelaah permohonan itu hingga Minggu (8/11). Ia belum memberikan informasi tentang identitas keenam saksi maupun keputusan atas permintaan perlindungan mereka.
“Kami masih melakukan penelaahan,” kata Susi.
Sementara itu, Presiden Prabowo menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut diisi pertukaran pandangan mengenai isu terkini.
Mereka yang hadir ialah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Idham Azis tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga membantah isu keterlibatannya. Ia menepis kabar mengikuti rapat bersama pihak-pihak yang diduga terlibat sebelum penangkapan.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” ucap Bahlil saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11).
Bahlil menyatakan mendukung penuntasan perkara oleh aparat. Ia berencana melayangkan somasi kepada penyebar informasi tentang dirinya dan mempertimbangkan jalur hukum apabila somasi tidak ditanggapi.
Dalam perkara penyadapan dan akses ilegal informasi elektronik ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta tercatat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Eko Hadi merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri, sedangkan Slamet Uliandi adalah mantan Kepala Divisi TIK Polri.
Listyo, Ahrie, serta Eko ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Polisi tidak menahan Slamet karena ia sedang sakit.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman penjara sepuluh tahun; Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dengan ancaman enam tahun; serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman delapan tahun. Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.
(sib/lex)
