BANYUMAS, ifakta.co – Empat desa di Kabupaten Banyumas berpeluang memperoleh pendampingan sekaligus bantuan pengembangan desa melalui Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati). Program hasil kolaborasi Bank Dunia dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) itu bertujuan memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan.
Kehadiran Program Sehati memberi harapan baru bagi desa yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan. Selain menawarkan pendampingan, program tersebut juga membuka peluang bantuan sarana, prasarana, serta pengembangan ekonomi desa selama tiga tahun.
Secara nasional, Program Sehati akan berlangsung pada periode 2027 hingga 2031. Nilai investasinya mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat. Program tersebut menyasar sekitar 7.000 desa berkembang dan desa maju di berbagai daerah di Indonesia.
Iklan
Untuk Kabupaten Banyumas, pemerintah mengusulkan empat desa sebagai peserta tahap awal. Keempat desa tersebut meliputi Desa Wlahar Kulon di Kecamatan Patikraja, Desa Tumiyang di Kecamatan Kebasen, Desa Pengadegan di Kecamatan Wangon, dan Desa Karanganyar di Kecamatan Jatilawang.
Koordinator Tim Program Sehati dari Bank Dunia, Nur Hidayat, menjelaskan program tersebut memakai pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Pendekatan itu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Menurutnya, setiap desa akan memperoleh pendampingan sesuai potensi wilayah masing-masing. Karena itu, program tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dalam jangka panjang.
Fokus Program Sehati meliputi pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, pengembangan ekowisata, penguatan usaha ekonomi hijau, peningkatan keterampilan perempuan dan pemuda, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keterlibatan sektor swasta, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
Selain itu, program juga mendorong sinkronisasi pembangunan antarlembaga. Dengan demikian, arah pembangunan desa dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten.
Nur Hidayat menjelaskan Kabupaten Banyumas memenuhi salah satu syarat penting untuk mengikuti Program Sehati. Selama tiga tahun berturut-turut, Banyumas secara konsisten melaksanakan penilaian kinerja desa.
Pada tahap awal, setiap desa akan menjalani pemetaan potensi wilayah. Setelah itu, pemerintah desa menyusun rencana pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun sebagai dasar pelaksanaan program.
Pendampingan dan Bantuan Sesuai Kebutuhan Desa
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyambut positif peluang tersebut. Menurutnya, Program Sehati dapat membantu desa menghadapi keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi tantangan pembangunan.
“Dana desa paling hanya tinggal sekitar Rp300 juta. Karena keterbatasan dana, ramai-ramai jalan desa ingin kembali menjadi jalan kabupaten. Padahal kabupaten juga belum memiliki anggaran yang cukup,” ujarnya saat menerima kunjungan tim Bank Dunia dan Kemendes PDT di Pendopo Si Panji Purwokerto, Selasa (7/7).
Sadewo menjelaskan Program Sehati tidak hanya menyediakan pelatihan. Pemerintah desa juga berpeluang memperoleh bantuan sarana maupun prasarana sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Ada pelatihan, kemudian ada juga bantuan barang. Pengajuannya bisa apa saja sesuai kebutuhan desa. Lumayan, satu tahun bisa sekitar Rp500 juta per desa,” katanya.
Ia menerangkan seluruh mekanisme tetap mengutamakan usulan dari pemerintah desa. Artinya, desa dapat mengajukan berbagai kebutuhan yang mendukung pembangunan maupun penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Sadewo, bantuan tersebut dapat berupa berbagai jenis sarana penunjang operasional. Sebagai contoh, BUMDes atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat mengajukan kendaraan roda tiga apabila memang menjadi kebutuhan lapangan.
“Kalau BUMDes atau KSM membutuhkan motor roda tiga, nanti akan saya arahkan ke program ini,” ujarnya.
Saat ini Banyumas baru memiliki empat desa pada tahap awal Program Sehati. Namun, kuota yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 20 desa.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan terus mendorong lebih banyak desa agar ikut bergabung. Harapannya, semakin banyak desa memperoleh kesempatan mengembangkan potensi lokal, memperkuat ketahanan pangan, membangun ekonomi hijau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(naf/lex)
