JAKARTA, ifakta.co – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Prabowo menegaskan sanksi tidak berhenti pada pencabutan izin. Jika hasil penyelidikan menemukan unsur pidana, proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab tetap harus berjalan.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Rapat itu membahas penanganan sejumlah bencana di Indonesia, termasuk persoalan karhutla.
Iklan
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti laporan Kapolri mengenai dugaan kebakaran yang dilakukan secara sengaja. Laporan itu juga menyebut adanya dugaan keterlibatan puluhan korporasi.
Prabowo meminta seluruh pihak terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap laporan pelanggaran. Ia menegaskan korporasi yang terbukti melanggar harus mendapatkan tindakan tegas.
“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, pemerintah harus segera mencabut izin apabila proses verifikasi membuktikan sebuah pihak bertanggung jawab atas pelanggaran. Ia juga meminta tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang sudah memiliki dasar pembuktian.
“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.
Selain meminta pencabutan izin, Prabowo secara khusus menginstruksikan Kapolri untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mengusut dugaan pelanggaran terkait karhutla.
Presiden meminta penyelidikan dilakukan secara mendalam. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran mendapatkan tindakan sesuai dengan bentuk pelanggarannya.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Presiden.
Di sisi lain, Prabowo meminta pemerintah tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Pemerintah masih menghadapi periode rawan dalam satu setengah bulan ke depan berdasarkan laporan yang diterima Presiden.
Karena itu, pemerintah diminta menjaga stamina dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan serta lahan. Prabowo juga meminta jajaran terkait segera menyiapkan langkah penyelesaian secara menyeluruh.
“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujar Presiden.
Prabowo menilai kondisi karhutla saat ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem mitigasi pada masa mendatang. Pemerintah perlu meningkatkan persiapan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Menurut Presiden, pengalaman menghadapi karhutla saat ini harus menjadi dasar untuk memperbaiki kesiapan pemerintah. Upaya tersebut mencakup pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi.
“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” tegas Presiden.
(sib/lex)
