JAKARTA, ifakta.co – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dukungan terhadap pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia sekaligus mengingatkan aparat agar menangani perkara secara mandiri, terbuka, dan profesional.
Puan menyampaikan sikap tersebut dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027. Rapat paripurna itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan.
Dalam pidatonya, Puan menyoroti batas penggunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Ia meminta pejabat maupun aparat tidak memanfaatkan kewenangan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia juga memperingatkan bahaya penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan politik, tindakan kriminalisasi, dan pembatasan kritik masyarakat. Menurut Puan, aparat harus menjaga independensi saat menjalankan tugas penegakan hukum.
Dukungan DPR terhadap kepolisian, kata Puan, mencakup langkah mengungkap perkara hingga tuntas melalui penanganan yang transparan dan profesional. Kasus dugaan penyadapan yang menjadi perhatian itu dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Puan mengajak anggota DPR meneguhkan pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga pada awal masa sidang. Ia menempatkan penyelenggaraan negara yang berdaulat, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan rakyat sebagai perhatian dalam menjalankan fungsi tersebut.
Selain perkara penyadapan, ia memaparkan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian DPR. Di bidang pemerintahan dan sosial, perhatian itu mencakup penyelesaian administrasi kewilayahan, penanganan perundungan terhadap anak, serta pembenahan penyaluran bantuan sosial.
Untuk bantuan sosial, Puan menyoroti perlunya meningkatkan ketepatan penerima sekaligus tata kelolanya. Sementara di bidang kesehatan, ia mengangkat kesiapan dan ketelitian data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
Persoalan kebencanaan turut masuk dalam daftar perhatian. Puan menyinggung percepatan rekonstruksi infrastruktur setelah bencana, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta percepatan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dampaknya.
Pada sektor produksi, DPR menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Puan juga menyampaikan perhatian terhadap keamanan, kemacetan, penataan ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.
Di bidang pendidikan, ia menempatkan pemerataan program revitalisasi sekolah sebagai salah satu agenda yang perlu diperhatikan. Pembenahan pengaturan dan tata kelola pasar modal juga masuk dalam isu yang disampaikannya kepada anggota dewan.
Adapun pada sektor energi, Puan mengangkat upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi di dalam negeri. Rangkaian persoalan tersebut menjadi bagian dari perhatian DPR yang ia sampaikan saat membuka kembali masa persidangan.
(rom/mby)
