JAKARTA, ifakta.co – Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Pemeriksaan terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan pelaksanaan sidang tersebut kepada wartawan pada hari yang sama. Ia menyebut Divisi Propam menangani pemeriksaan kode etik profesi terhadap Ahrie, yang dirujuknya dengan inisial AS.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri,” ujar Johnny.
Meski mengonfirmasi pelaksanaan sidang, Johnny belum memerinci siapa saja anggota Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memimpin pemeriksaan. Keterangan tersebut juga belum memuat hasil ataupun keputusan sidang terhadap Ahrie.
Sidang etik ini berlangsung setelah Bareskrim menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Selain Ahrie Sonta Nasution, penyidik menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Listyo merupakan mantan Kapolri yang juga disebut dalam perkara ini sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Sementara itu, Eko pernah memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan Slamet merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik mengenakan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada para tersangka.
Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Adapun Slamet belum ditahan, menurut informasi mengenai perkembangan perkara tersebut.
Berdasarkan temuan awal kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Polisi juga menyebut sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, serta tokoh masyarakat sebagai korban lainnya.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pandangan Istana yang mengategorikan tindak pidana itu sebagai bentuk makar. Pernyataan tersebut merupakan penilaian pihak Istana, sedangkan pasal yang disebut dalam penanganan perkara oleh penyidik mencakup ketentuan KUHP dan UU ITE tersebut.
(rom/mby)
