JAKARTA, ifakta.co – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusul hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para penandatangan, menurut Mardani, berasal dari berbagai fraksi.
Mardani memperlihatkan foto dirinya membawa lembar pengusul tersebut. Nama politikus Partai Keadilan Sejahtera itu tercantum pada urutan pertama dalam dokumen yang ditunjukkannya.
“Hampir semua [fraksi], lebih dari 25,” kata Mardani saat dihubungi mengenai jumlah anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan.
Ia menjelaskan pengumpulan tanda tangan mulai berjalan pada Senin (9/11/2026) malam. Jumlah anggota yang menyatakan dukungan kemudian bertambah pada Selasa (10/11/2026).
Meski menyebut dukungan datang dari lintas fraksi, Mardani menegaskan para anggota bergerak atas nama pribadi. Karena itu, keikutsertaan mereka dalam dokumen pengusul perlu dibedakan dari keputusan resmi masing-masing fraksi.
“Mayoritas fraksi tapi personal,” ujar Mardani.
Selain daftar pengusul, ia menunjukkan dokumen lain yang memuat penjelasan beserta pasal-pasal terkait. Namun, keterangan mengenai jumlah penandatangan tersebut masih merujuk pada pernyataan Mardani, bukan pengumuman hasil keputusan rapat DPR.
Pengumpulan dukungan berlangsung ketika sejumlah politikus membicarakan tindak lanjut atas persoalan dokumen pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Pembahasan itu mencakup pilihan membentuk panitia khusus maupun menggunakan hak menyatakan pendapat.
Dalam perkembangan polemik tersebut, persoalan dokumen setara SMA menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pemberitaan mengenai putusan MK menyoroti tidak ditemukannya bukti dokumen pendidikan setara SMA untuk memenuhi persyaratan pencalonan, sedangkan putusan MA berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Sebagai konteks, Sekretariat Negara pada 7 Oktober 2026 menjelaskan bahwa MK tidak dapat menerima permohonan tersebut, meski pertimbangannya menyinggung bukti pendidikan Gibran. Dalam tanggapannya saat itu, Gibran menyatakan menghormati proses hukum, tetap bekerja, dan akan menindaklanjuti catatan mengenai dokumen pendidikannya.
Sejumlah pihak kemudian mendorong proses politik di parlemen, termasuk wacana pemakzulan. Akan tetapi, pernyataan Mardani mengenai tanda tangan pengusul tidak menyatakan bahwa DPR telah mengambil keputusan kelembagaan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat atau memberhentikan Gibran.
(sib/lex)
