JAKARTA, ifakta.co – Partai Gerindra memberi ruang kepada kadernya di DPR untuk menentukan pendapat mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juru bicara Gerindra Kamrussamad mengatakan fraksinya belum memberikan instruksi yang mewajibkan ataupun melarang anggota mengambil langkah terkait persoalan tersebut.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kamrussamad menyampaikan keterangan itu menjelang rapat paripurna DPR. Ia menekankan bahwa anggota dewan mempunyai hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang mengatur lembaga perwakilan.
Sikap tersebut ia sampaikan ketika wacana penggunaan hak menyatakan pendapat bergulir di parlemen. PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya mendorong pilihan itu sebagai tindak lanjut atas persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Kamrussamad, Gerindra menghormati aspirasi dari berbagai fraksi selama langkah yang ditempuh mengikuti konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut pilihan yang dibicarakan dapat berupa hak menyatakan pendapat, hak angket, ataupun usulan lain yang dianggap diperlukan.
Ia juga menyoroti spekulasi yang terus berkembang di masyarakat. Karena itu, Kamrussamad mendorong penyelesaian persoalan agar polemik tidak berlarut dan mengganggu stabilitas politik.
Di kubu PDIP, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyampaikan adanya masukan dari kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Hasto, mereka meminta PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat sebagai pilihan yang dinilai paling rasional.
Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mendorong DPR memproses hak tersebut apabila Gibran tidak mengundurkan diri. Dalam keterangan pada Senin (9/11/2026), ia mengaitkan dorongannya dengan putusan pengadilan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia turut menyatakan pilihan pada hak menyatakan pendapat. Doli menilai hak interpelasi tidak lagi sesuai karena, menurutnya, tidak ada hal yang perlu ditanyakan.
Ia juga memandang penggunaan hak angket memerlukan rangkaian proses panjang. Dalam penilaiannya, putusan MA dan MK sudah memberikan dasar bagi DPR untuk menyampaikan pendapat. Pandangan tersebut merupakan sikap Doli, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Golkar.
Polemik di parlemen berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonan pada Pilpres 2024. Pemberitaan mengenai putusan MA pada 30 Oktober 2026 menyebut pengadilan mengabulkan kasasi dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Adapun putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menjadi bagian lain dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan. Perkembangan itulah yang dirujuk sejumlah politikus ketika membicarakan tindak lanjut di DPR.
Dalam sumber yang sama, anggota DPR Subardi turut menyampaikan kritik terhadap cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ia mendukung proses politik di DPR sebagai tindak lanjut persoalan Gibran. Penilaian Subardi mengenai moralitas kekuasaan merupakan pendapat politiknya, bukan keputusan lembaga peradilan.
Sebagai konteks, Sekretariat Negara pada 7 Oktober 2026 menjelaskan bahwa MK tidak dapat menerima permohonan tersebut, meski pertimbangannya menyinggung bukti pendidikan Gibran. Dalam tanggapannya saat itu, Gibran menyatakan menghormati proses hukum, tetap bekerja, dan akan menindaklanjuti catatan mengenai dokumen pendidikannya.
(rom/mby)
