JAKARTA, ifakta.co – Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo meminta Kejaksaan Agung menelusuri dugaan adanya pihak yang melindungi kegiatan tambang nikel ilegal terkait Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara. Ia menekankan perlunya mengusut pihak yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung selama periode 2013–2025.
Rudianto menyampaikan desakan itu dalam keterangan pada Senin (9/11/2026). Ia menginginkan penegakan hukum yang menjangkau kegiatan pertambangan sekaligus orang-orang yang diduga memberikan dukungan atau perlindungan.
“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto.
Menurut Rudianto, penyelidikan terhadap dugaan perlindungan itu perlu memastikan aktivitas tambang ilegal tidak berlanjut melalui penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penyelenggara negara. Ia juga menyoroti potensi berkurangnya penerimaan negara serta dampak kegiatan tersebut terhadap warga dan lingkungan.
Karena itu, Rudianto meminta aparat menangani perkara secara menyeluruh dan tidak membedakan pihak yang terlibat. Dorongan tersebut mencakup pengusutan terhadap pelanggaran dalam kegiatan tambang maupun dugaan peran pihak lain yang membantu aktivitasnya.
Sementara itu, Kejagung masih menelusuri dugaan keterkaitan Arif Kurniawan, yang disebut dengan inisial AK, dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menjelaskan perkembangan itu setelah mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin (9/11/2026).
“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi kepada wartawan.
Pendalaman tersebut belum memastikan adanya hubungan perlindungan terhadap kegiatan pertambangan. Dengan demikian, dugaan keterkaitan itu masih menjadi bagian dari pemeriksaan penyidik.
Dalam penanganan perkara ini, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang berada dalam kendali Arif. Perusahaan-perusahaan itu mencakup PT BSJ dengan wilayah izin usaha pertambangan seluas 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, serta PT ANI seluas 106 hektare.
Tiga perusahaan lainnya ialah PT AMI dengan luas izin 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, dan PT HJ. Arif bersama seseorang berinisial LEI mengendalikan enam perusahaan tersebut melalui holding PT DDA.
Adapun penyidik mendapati dugaan bahwa dua perusahaan, yakni PT BSJ dan PT KAA, tetap menjalankan pertambangan secara ilegal sejak 2015. Temuan itu berkaitan dengan kelanjutan aktivitas setelah masa berlaku izin usaha pertambangan kedua perusahaan berakhir pada tahun tersebut.
Kedua perusahaan diduga meneruskan kegiatan melalui skema suspend. Padahal, setelah izin berakhir, keduanya seharusnya mengembalikan izin usaha pertambangan kepada negara.
(rom/mby)
