BANYUMAS, ifakta.co – Pemkab Banyumas mulai menghitung kembali efektivitas setiap koridor Trans Banyumas. Pemerintah ingin memastikan layanan bus tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, sejumlah rute yang masih sepi penumpang kini masuk dalam evaluasi.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut jumlah pengguna. Pemerintah juga melihat kebutuhan transportasi masyarakat pada setiap wilayah. Hasil kajian nantinya akan menentukan arah penataan jaringan Trans Banyumas.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengatakan proses evaluasi masih berlangsung. Setelah hasilnya muncul, pemerintah akan menentukan langkah untuk koridor yang belum mampu menarik banyak penumpang.
Iklan
Pemkab tidak menutup kemungkinan mengalihkan layanan dari koridor yang sepi menuju wilayah dengan kebutuhan transportasi publik lebih tinggi. Dengan cara itu, pemerintah berharap armada yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih besar.
Namun, Sadewo menilai kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal sebenarnya cukup tinggi. Hal itu terlihat dari aspirasi warga yang meminta perluasan jangkauan Trans Banyumas.
Beberapa wilayah bahkan sudah muncul dalam pembahasan pemerintah. Wangon, Kemranjen, dan Tambak menjadi kawasan yang memiliki potensi kebutuhan layanan bus. Kehadiran transportasi massal pada wilayah tersebut dapat memberikan pilihan perjalanan bagi masyarakat.
Selain mengevaluasi rute, Pemkab Banyumas juga mempercepat kembali operasional Trans Banyumas. Pemerintah bersama DPRD sebelumnya menyiapkan layanan agar kembali berjalan pada Oktober. Namun, kedua pihak kemudian memajukan target tersebut menjadi 18 September.
Percepatan itu tentu membawa konsekuensi terhadap anggaran. Pemkab Banyumas harus menyiapkan sekitar Rp14 miliar untuk menopang operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
Angka tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Sebab, Pemkab harus menyesuaikan sejumlah program dalam APBD Perubahan 2026 untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi publik.
Meski begitu, pemerintah tetap mempertahankan layanan tersebut. Pemkab menilai transportasi massal memiliki peran penting dalam memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat.
Anggaran Operasional Jadi Tantangan Trans Banyumas
Untuk memenuhi kebutuhan anggaran, pemerintah eksekutif bersama DPRD melakukan realokasi pada sejumlah kegiatan. Mereka memangkas beberapa pos yang tidak masuk prioritas.
Salah satu sumber efisiensi berasal dari anggaran perjalanan dinas luar kota. Pemerintah juga menyesuaikan sejumlah program lain yang dapat mengalami pengurangan anggaran.
“Baik eksekutif maupun DPRD banyak melakukan pengorbanan. Anggaran dari sejumlah kegiatan di APBD Perubahan 2026 direalokasi, termasuk perjalanan dinas luar kota dan program non prioritas. Jika masih ada kekurangan, Bankeu juga siap mengikuti efisiensi,” katanya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab dan DPRD harus mencari ruang fiskal agar Trans Banyumas tetap berjalan. Apalagi, kebutuhan anggaran akan meningkat ketika pemerintah memasuki 2027.
Dalam perhitungan sementara, Trans Banyumas membutuhkan sekitar Rp3 miliar setiap bulan. Artinya, pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp36 miliar selama satu tahun jika ingin mempertahankan operasional sepanjang 2027.
Karena itu, Pemkab Banyumas mulai mencari sumber pembiayaan lain. Pemerintah tidak ingin seluruh kebutuhan operasional hanya bergantung pada APBD.
Salah satu opsi yang muncul ialah penyesuaian tarif penumpang. Pemerintah dapat mengevaluasi besaran tarif agar pendapatan layanan ikut meningkat. Namun, skema tersebut masih masuk tahap pembahasan.
Selain tarif, Pemkab juga melihat peluang pendapatan melalui ruang iklan pada bus. Pemerintah dapat memanfaatkan bagian luar kendaraan sebagai media promosi. Area interior bus juga berpeluang menjadi ruang iklan.
Dengan tambahan sumber pendapatan tersebut, pemerintah berharap beban subsidi dapat berkurang. Selanjutnya, hasil evaluasi rute juga dapat membantu pemerintah mengatur penggunaan armada secara lebih efisien.
Koridor dengan jumlah penumpang rendah dapat memperoleh penataan ulang. Sementara itu, wilayah dengan kebutuhan transportasi tinggi berpeluang memperoleh tambahan layanan.
