BANYUMAS, ifakta.co – Kebijakan parkir gratis di gerai Alfamart mulai masuk pembahasan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Rencana itu muncul setelah pihak Alfamart mengajukan permintaan agar sistem parkir di gerainya mengikuti kebijakan yang berlaku pada Indomaret.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengatakan pemerintah daerah tidak pernah memaksa Alfamart menerapkan sistem parkir tertentu. Menurutnya, usulan tersebut justru datang dari pihak pengelola jaringan minimarket tersebut.
Karena itu, Pemkab Banyumas kini membahas kemungkinan penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu melihat mekanisme dan dampaknya sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Iklan
“Awalnya kan Indomaret ya, kemudian saya tidak pernah memaksa Alfamart. Kemudian ini inisiasi Alfamart yang meminta disamakan dengan Indomaret,” kata Sadewo, Kamis (10/9).
Menurut Sadewo, permintaan tersebut kemungkinan berkaitan dengan pertimbangan bisnis. Perbedaan kebijakan parkir antara dua jaringan minimarket dapat memengaruhi pilihan pelanggan.
Saat pelanggan harus membayar parkir di satu gerai, sementara gerai pesaing menawarkan parkir gratis, kondisi itu bisa memengaruhi keputusan konsumen. Karena itu, Alfamart memiliki kepentingan untuk menyamakan kebijakan tersebut.
“Kalau Indomart parkirnya gratis, Alfamart berbayar, mungkin pelanggannya pada lari ke Indomaret,” ujarnya.
Pemkab Kaji Dampak Kebijakan Parkir Gratis
Rencana tersebut menunjukkan adanya perubahan pembahasan mengenai pengelolaan parkir pada gerai minimarket di Banyumas. Pemkab tidak serta-merta menetapkan kebijakan. Sebaliknya, pemerintah perlu melihat permintaan pengelola dan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, kebijakan parkir gratis pada gerai Indomaret menjadi acuan dalam pembahasan. Kini, Alfamart menginginkan perlakuan serupa. Dengan begitu, pelanggan kedua jaringan minimarket akan menghadapi ketentuan parkir yang sama.
Bagi konsumen, parkir gratis tentu dapat mengurangi biaya ketika berbelanja. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek lain dalam penerapannya.
Pemkab Banyumas perlu melihat mekanisme pengelolaan parkir serta pihak yang selama ini mengelola layanan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan penerapan kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Di sisi lain, permintaan Alfamart memperlihatkan bahwa kebijakan parkir dapat memengaruhi persaingan usaha. Ketika dua jaringan minimarket memiliki lokasi yang berdekatan, biaya tambahan bagi pelanggan bisa menjadi salah satu pertimbangan.
Karena itu, Alfamart menilai penyamaan kebijakan dengan Indomaret dapat menciptakan kondisi yang lebih seimbang. Pelanggan pun tidak perlu mempertimbangkan perbedaan biaya parkir ketika memilih gerai.
Sadewo menegaskan kembali bahwa Pemkab Banyumas tidak pernah memaksa pihak Alfamart untuk menghapus pungutan parkir. Pemerintah justru merespons permintaan yang muncul dari pengelola.
Pemkab juga perlu menyelaraskan kebijakan dengan pengelolaan parkir yang berlaku di wilayah Banyumas.
Jika rencana tersebut berjalan, pelanggan Alfamart berpotensi memperoleh fasilitas parkir tanpa biaya seperti yang sudah berlaku pada Indomaret. Namun, penerapan kebijakan tetap menunggu hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
(naf/lex)
