JAKARTA, ifakta.co – Hasil asesmen Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 menunjukkan perubahan pada capaian pendidikan Indonesia. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merilis hasil asesmen tersebut pada 8 September 2026.
Indonesia mencatat kenaikan pada kemampuan sains dan literasi membaca. Namun, capaian numerasi atau matematika justru mengalami penurunan.
Perubahan itu menjadi bahan evaluasi karena skor PISA tidak hanya menggambarkan kemampuan siswa secara individual. Hasil tersebut juga dapat memberi gambaran mengenai kondisi sistem pendidikan dan lingkungan belajar yang membentuk kemampuan peserta didik.
Iklan
Guru Besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Tuti Budirahayu., melihat hasil tersebut melalui perspektif sosiologi pendidikan.
Menurut Tuti, kenaikan skor PISA pada beberapa bidang dapat menunjukkan adanya perbaikan dalam iklim belajar di sekolah. Namun, pemerintah dan masyarakat tetap perlu melihat hasil tersebut secara lebih luas.
Ia berharap peningkatan itu mencerminkan kerja keras guru dan perbaikan proses pembelajaran. Sebab, capaian tersebut tidak cukup jika Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam kualitas pendidikan.
Tuti juga menyoroti perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung cepat. Menurutnya, perkembangan teknologi memang membuka akses belajar yang lebih luas. Namun, kondisi tersebut juga membawa tantangan baru bagi motivasi siswa.
Media digital dan kecerdasan buatan (AI), misalnya, dapat membantu siswa memperoleh informasi secara cepat. Pada saat yang sama, kemudahan tersebut berpotensi membuat siswa kurang terdorong untuk mempelajari materi secara mendalam.
“Menurunnya skor PISA dapat dibaca sebagai stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan pendidikan. Selain itu, siswa kini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi. Seperti media digital dan kecerdasan buatan (AI), yang memudahkan proses belajar. Tetapi juga dapat menurunkan semangat siswa untuk belajar secara serius dan mendalam,” ujarnya.
Karena itu, Tuti menilai pemerintah perlu membaca hasil PISA secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup mengejar kenaikan angka. Kebijakan juga perlu menyentuh proses belajar, lingkungan pendidikan, hingga pemerataan fasilitas.
PISA Gambarkan Tantangan Sistem Pendidikan
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, Tuti menilai capaian PISA mencerminkan kemampuan siswa sekaligus kondisi sistem pendidikan. Berbagai faktor sosial ikut memengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan menyelesaikan persoalan.
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak dapat pemerintah tangani melalui satu kebijakan saja. Pemerintah membutuhkan arah pendidikan jangka panjang dengan target yang jelas dan terukur.
“Negara atau pemerintah tidak memiliki blue print pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang dengan target capaian terukur menembus ruang dan waktu untuk mengatasi atau melampaui berbagai kepentingan politik praktis,” ungkapnya.
Selain kebijakan, lingkungan sosial juga memegang peran penting. Keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat perlu membangun support system yang mendukung proses belajar siswa.
Keluarga dapat memberikan dukungan belajar sekaligus membangun kebiasaan belajar di rumah. Sementara itu, sekolah perlu menciptakan suasana yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif.
Tuti menilai sekolah juga perlu memanfaatkan kurikulum formal dan hidden curriculum. Keduanya dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan yang tidak hanya berkaitan dengan hafalan materi.
“Keluarga berperan memberikan dukungan belajar kepada anak. Sementara itu, iklim belajar di sekolah perlu mendorong siswa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) untuk membentuk siswa yang berkualitas,” sambungnya.
Selanjutnya, pemerataan akses pendidikan juga perlu mendapat perhatian. Kondisi fasilitas belajar yang berbeda antardaerah dapat memengaruhi pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Tuti menekankan kebutuhan penguatan pendidikan di wilayah terpencil, terluar, terdalam, dan terisolasi. Pemerintah perlu memastikan siswa pada wilayah tersebut memperoleh fasilitas serta kesempatan belajar yang memadai.
Ia juga mendorong perubahan proses pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pembelajaran perlu melatih siswa menghadapi persoalan nyata, bukan sekadar mengejar nilai.
“Proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, seharusnya berfokus pada aspek-aspek dasar seperti kemampuan berpikir kritis, literasi keuangan digital, dan pemecahan masalah yang kolaboratif. Selain itu, transformasi kurikulum, inovasi model-model pembelajaran yang responsif dan inovatif, serta pemerataan akses dan fasilitas belajar di Indonesia harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Dengan demikian, hasil PISA 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak. Kenaikan capaian sains dan literasi perlu mendapat apresiasi, sementara penurunan numerasi membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu melihat faktor yang memengaruhi proses belajar siswa. Penguatan kualitas guru, lingkungan sekolah, dukungan keluarga, inovasi pembelajaran, serta pemerataan fasilitas menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
(naf/lex)
