JAKARTA, ifakta.co — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) mendapat perhatian dari Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Bakornas Lapemi) PB HMI.
Bakornas Lapemi PB HMI menilai capaian PISA yang masih rendah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan pendidikan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Bakornas Lapemi PB HMI, Muhardi, mengatakan persoalan PISA tidak seharusnya berhenti pada pembahasan peringkat Indonesia dibandingkan negara lain.
Iklan
Menurutnya, hasil tersebut perlu pemerintah jadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran nasional.
“PISA harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan berhenti pada persoalan angka dan ranking. Yang lebih penting adalah mengapa kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik kita masih rendah. Di situlah pemerintah harus melakukan evaluasi,” ujar Muhardi, Senin (10/8/2026).
Muhardi menilai pemerintah tidak tepat jika hanya membebankan rendahnya capaian PISA kepada peserta didik.
Ia melihat kualitas pendidikan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kompetensi guru, metode pembelajaran, fasilitas pendidikan, kesenjangan antarwilayah, serta efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran pendidikan.
“Kalau hasil belajar anak masih rendah, jangan hanya menyalahkan anak. Kita harus melihat sistemnya. Apakah guru sudah mendapatkan dukungan yang cukup? Apakah pembelajaran sudah mendorong anak berpikir kritis? Dan apakah anggaran pendidikan benar-benar berdampak terhadap kualitas belajar?” tegasnya.
Karena itu, Bakornas Lapemi PB HMI mendorong pemerintah memperluas fokus pembenahan pendidikan. Menurut Muhardi, pembangunan sarana fisik dan digitalisasi sekolah memang penting, tetapi pemerintah juga harus memperkuat kualitas guru serta kemampuan dasar siswa.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan literasi dan numerasi, pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, serta evaluasi kebijakan berdasarkan capaian belajar peserta didik.
Selain itu, Muhardi menilai pemerintah membutuhkan peta jalan pendidikan jangka panjang yang konsisten. Kebijakan pendidikan, kata dia, tidak seharusnya mudah berubah hanya karena terjadi pergantian program atau arah kebijakan.
“Kita mengapresiasi keberanian Presiden mengakui persoalan kualitas pendidikan. Namun, pengakuan harus diikuti kebijakan yang terukur. Jangan sampai PISA hanya menjadi bahan pernyataan, tetapi tidak menjadi dasar reformasi pendidikan,” katanya.
Menurut Muhardi, pemerintah perlu menjadikan hasil PISA sebagai salah satu bahan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih berbasis data dan hasil belajar.
Dengan cara tersebut, perbaikan tidak hanya mengejar posisi dalam peringkat internasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan nyata peserta didik.
Bakornas Lapemi PB HMI, lanjut Muhardi, siap mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal agenda pendidikan nasional.
Peran tersebut akan dilakukan melalui kajian, advokasi, pengawasan anggaran, serta penguatan gerakan literasi di tengah masyarakat.
Muhardi menegaskan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan Indonesia.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan investasi pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kemampuan generasi muda.
“Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan pertumbuhan ekonomi. Kita harus membangun manusianya. Karena itu, membenahi pendidikan hari ini berarti sedang menentukan masa depan Indonesia,” pungkas Muhardi.
(mam/mam)
