BANYUMAS, ifakta.co – Nasib layanan Trans Banyumas mulai menemukan titik terang setelah pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran untuk operasional hingga penghujung 2026.
Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, memastikan pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup untuk menjaga layanan bus tersebut tetap berjalan hingga Desember. DPRD menyiapkan alokasi sebesar Rp14 miliar melalui Perubahan APBD 2026.
Pemerintah daerah bersama DPRD akan menetapkan Perubahan APBD 2026 pada Selasa, 8 September 2026. Setelah penetapan, anggaran tersebut dapat menopang kebutuhan operasional Trans Banyumas sampai akhir tahun.
Iklan
Agus menjelaskan, DPRD sudah memperhitungkan kebutuhan layanan transportasi publik tersebut sejak awal tahun. Langkah itu muncul setelah pemerintah pusat memberi sinyal mengenai perubahan skema pembiayaan layanan Trans Banyumas.
“Kami sudah dari jauh-jauh hari mengantisipasi karena paham betul bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan penuh operasional Bus Trans Banyumas ke pemerintah daerah,” kata Agus, Rabu (2/9).
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah tidak menunggu sampai persoalan anggaran muncul. Mereka lebih awal menyiapkan sumber pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan layanan.
Agus mengatakan alokasi Rp14 miliar tersebut memang khusus untuk kebutuhan operasional Trans Banyumas hingga Desember 2026. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu menggeser anggaran dari bidang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Sebenarnya, kami sudah dari jauh-jauh hari mengantisipasi karena paham betul bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan penuh operasional Bus Trans Banyumas ke pemerintah daerah,” imbuhnya.
Menurut Agus, langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Banyumas terhadap pelayanan publik. DPRD menilai transportasi umum memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama warga yang mengandalkan bus untuk aktivitas sehari-hari.
DPRD Prioritaskan Keberlanjutan Layanan Publik
Agus menegaskan DPRD Banyumas akan memberi perhatian pada program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, layanan Trans Banyumas menjadi salah satu sektor yang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran perubahan.
“Kami berharap, Trans Banyumas ini memberikan manfaat kepada masyarakat Banyumas secara luas.”
Selain itu, Agus berharap pemerintah daerah mampu mengelola dukungan anggaran tersebut secara efektif. Pengelolaan yang tepat akan membantu layanan transportasi publik tetap memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami dan pemerintah daerah, terus berkomitmen dan konsisten agar bantuan dari pemerintah pusat ini dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.
Sebelumnya, layanan Trans Banyumas sempat mengalami penghentian operasional karena perubahan skema pembiayaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sebelumnya memberikan dukungan terhadap operasional layanan tersebut. Namun, pemerintah daerah kemudian harus mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan.
Situasi itu membuat pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyiapkan skema baru. Pemkab juga harus menghitung kembali kemampuan APBD agar layanan tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan publik lainnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi pola operasional Trans Banyumas. Evaluasi tersebut dapat mencakup jumlah koridor, kebutuhan armada, hingga kemungkinan penyesuaian tarif.
Meski begitu, keberadaan anggaran Rp14 miliar memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga layanan sampai penghujung tahun. Selanjutnya, pemerintah dan DPRD dapat menggunakan masa tersebut untuk mengevaluasi kebutuhan layanan serta menyusun skema pembiayaan berikutnya.
Agus berharap masyarakat tetap memperoleh akses transportasi yang aman dan terjangkau. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mengejar efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat layanan bagi warga.
Dengan dukungan APBD, Trans Banyumas memiliki fondasi anggaran untuk melanjutkan pelayanan hingga Desember 2026. Pemerintah daerah kini perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung kebutuhan transportasi masyarakat Banyumas.
(naf/lex)
