BANYUMAS, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah agar layanan Trans Banyumas kembali melayani masyarakat setelah sempat berhenti beroperasi. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menargetkan armada bus tersebut kembali berjalan paling lambat awal Oktober 2026.
Pemkab Banyumas saat ini masih mengevaluasi skema operasional sebelum layanan kembali berjalan. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan anggaran, tarif penumpang, serta jumlah koridor yang akan tetap beroperasi.
Sadewo menjelaskan pemerintah daerah perlu menyesuaikan pengelolaan Trans Banyumas setelah pemerintah pusat tidak lagi menanggung seluruh biaya operasional melalui skema sebelumnya. Karena itu, Pemkab Banyumas harus menghitung kemampuan anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan layanan.
Iklan
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan tingkat keterisian pada setiap koridor. Koridor dengan jumlah penumpang rendah berpotensi mengalami pengurangan.
“Penyesuaian jumlah koridor dan tarif. Kalau sudah dipegang Pemda, mungkin tarif akan disesuaikan, koridor yang sepi mungkin dikurangi,” kata Sadewo, Senin (31/8).
Meski begitu, pemerintah tidak menutup peluang bagi masyarakat untuk kembali menggunakan layanan bus tersebut. Sebaliknya, Sadewo menegaskan pemerintah tetap ingin mempertahankan Trans Banyumas sebagai salah satu pilihan transportasi publik.
Sadewo mengatakan proses peralihan pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mendukung operasional Trans Banyumas. Kini, pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pembiayaan sendiri agar layanan tetap berjalan.
Untuk mempercepat proses tersebut, Sadewo telah bertemu dengan pengelola dan pengemudi Trans Banyumas pada Minggu (30/8). Pertemuan itu membahas keberlanjutan layanan serta proses transisi pengelolaan.
“Kami akan upayakan pertengahan bulan (September), sudah berkomunikasi dengan provinsi, mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan sudah clear,” ujar Sadewo.
Namun, pemerintah tetap menyiapkan batas waktu lain jika proses transisi membutuhkan waktu lebih panjang. Menurut Sadewo, layanan paling lambat dapat kembali berjalan pada awal Oktober.
“Paling pahit ya akhir September, awal Oktober bisa jalan lagi,” jelasnya.
Di sisi lain, penghentian layanan transportasi berbasis skema Buy The Service (BTS) juga terjadi pada sejumlah daerah lain. Sadewo menyebut beberapa wilayah menghadapi persoalan serupa dalam keberlanjutan layanan transportasi massal.
Ia menyebut Kota Bogor dengan Biskita Trans Pakuan, Kota Surabaya melalui Trans Semanggi Suroboyo, Bali dengan Trans Metro Dewata, Kota Bandung melalui Trans Metro Pasundan, Surakarta dengan Batik Solo Trans, serta Medan dan Palembang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan transportasi publik membutuhkan skema pendanaan yang kuat. Karena itu, Pemkab Banyumas kini berupaya menyesuaikan layanan dengan kemampuan anggaran daerah.
Komitmen Sadewo Pertahankan Trans Banyumas
Di tengah proses evaluasi, Sadewo kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Trans Banyumas. Menurutnya, masyarakat sudah memanfaatkan layanan tersebut untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
Karena itu, pemerintah tidak ingin penghentian sementara berubah menjadi penghentian permanen. Sebaliknya, Pemkab Banyumas akan mencari formula yang memungkinkan layanan tetap berjalan.
Selain tarif, pemerintah akan melihat kembali efektivitas setiap koridor. Langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.
Sementara itu, Pemkab Banyumas telah menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional Trans Banyumas hingga Desember 2026. Anggaran tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyiapkan keberlanjutan layanan.
Sadewo mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan layanan transportasi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Intine, selama masyarakat esih mbutuhna, pemerintah bakal terus ngupayakan agar pelayanan tetep hadir lan manfaate bisa dirasakna masyarakat Banyumas,” pungkasnya.
Dengan demikian, masyarakat masih perlu menunggu hasil evaluasi pemerintah terkait tarif dan koridor. Pemkab Banyumas akan menyampaikan perkembangan serta jadwal operasional kembali setelah proses transisi dan penataan layanan mencapai tahap akhir.
(naf/lex)
