BANYUMAS, ifakta.co – Layanan Trans Banyumas masih terus melayani masyarakat meski proses penganggaran untuk operasional hingga akhir tahun belum rampung. Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan berbagai langkah terus berjalan agar transportasi publik tersebut tetap beroperasi tanpa mengganggu pelayanan kepada penumpang.
Selain menjaga kelangsungan layanan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan anggaran lanjutan. Di sisi lain, evaluasi operasional terus berlangsung sebagai dasar penyusunan kebijakan berikutnya.
Menurut Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugraha, Trans Banyumas telah berkembang menjadi salah satu moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, keberlangsungan operasionalnya memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Iklan
“Trans Banyumas bukan sekadar layanan transportasi, tetapi juga bagian dari pelayanan publik. Karena itu, kami terus mengupayakan agar layanan ini tetap berjalan melalui koordinasi dan evaluasi bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip dari RRI Purwokerto, Selasa (4/8).
Ia menjelaskan bahwa Dishub secara rutin mengevaluasi tingkat keterisian penumpang, efektivitas operasional armada, hingga kebutuhan pembiayaan. Seluruh hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan agar pelayanan tetap optimal.
Selain itu, Eka menilai keberadaan transportasi umum yang andal mampu membantu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan transportasi publik.
Eka memastikan operasional Trans Banyumas saat ini masih berlangsung normal. Anggaran untuk termin pertama telah tersedia sehingga pelayanan tetap berjalan hingga 28 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa sejak pengelolaan Trans Banyumas beralih dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 21 April 2026, pemerintah daerah langsung menyiapkan pembiayaan operasional untuk tahap awal.
“Untuk anggaran termin pertama memang sudah diplot sampai 28 Agustus 2026. Sedangkan kebutuhan anggaran dari akhir Agustus hingga Desember masih menunggu proses penganggaran berikutnya yang menjadi kewenangan Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” katanya.
Lebih lanjut, Eka mengungkapkan Dishub telah mengajukan kebutuhan anggaran lanjutan sejak Juni 2026 melalui surat resmi kepada pemerintah daerah. Usulan tersebut berkisar antara Rp14,5 miliar hingga Rp15 miliar untuk membiayai operasional Trans Banyumas sampai akhir tahun.
Menurutnya, munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat berkaitan dengan belum selesainya pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah masa anggaran tahap pertama berakhir. Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintah daerah memiliki komitmen menjaga layanan transportasi publik tersebut.
“Kami optimistis anggaran operasional sampai akhir tahun bisa terakomodasi oleh pemerintah daerah. Saat ini kami tinggal menunggu keputusan dari pimpinan,” ujarnya.
Trans Banyumas kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas setelah sebelumnya berada dalam pengelolaan pemerintah pusat. Karena itu, keberlanjutan pembiayaan menjadi faktor penting agar layanan tetap tersedia bagi masyarakat setiap hari.
Selain membutuhkan dukungan anggaran, keberlangsungan Trans Banyumas juga bergantung pada tingkat penggunaan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula kontribusi layanan tersebut dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien di Banyumas.
Melalui evaluasi berkala, koordinasi antarlembaga, serta dukungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap layanan Trans Banyumas tetap menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi warga.
(naf/lex)
