BANYUMAS, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mencari jalan keluar agar layanan Trans Banyumas tetap melayani masyarakat. Upaya tersebut menjadi prioritas setelah subsidi operasional dari pemerintah pusat dipastikan berhenti, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya cukup membiayai operasional hingga akhir Agustus 2026.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan transportasi publik tersebut tidak boleh berhenti. Menurutnya, keberadaan Trans Banyumas telah menjadi bagian penting dari pelayanan publik sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan baru meski kondisi fiskal sedang menghadapi tekanan.
Sadewo menjelaskan pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu. Sebab, alokasi anggaran yang tersedia diperkirakan hanya mampu menopang operasional hingga 28 Agustus 2026. Oleh karena itu, pembahasan bersama DPRD Banyumas terus berlangsung untuk menutup kekurangan dana.
Iklan
“Banyumas itu kan subsidinya dari APBN dihentikan. Jadi kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya sudah mengupayakan maksimal bagaimana caranya, pokoknya Trans Banyumas jangan sampai berhenti begitu saja. Ini masih saya diskusikan dengan anggaran,” kata Sadewo.
Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah. Karena itu, seluruh upaya akan terus dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses transportasi umum dengan tarif terjangkau.
“Bagaimana caranya, pokoknya saya ingin mengupayakan jangan sampai berhenti. Ini pelayanan masyarakat. Tujuan kita pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Sadewo juga menjelaskan Trans Banyumas pada awalnya merupakan program pemerintah pusat. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas melanjutkan pengelolaannya agar layanan transportasi massal tersebut tetap tersedia bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya berharap subsidi dari pemerintah pusat masih berlanjut. Namun, hingga kini tambahan anggaran tersebut belum masuk dalam pembahasan perubahan anggaran.
“Ini sebetulnya bukan program kabupaten, tapi program dari pusat dulu. Cuma kita menangkap saja. Mestinya menurut kami masih satu kali lagi mendapatkan subsidi. Kami mengharapkan itu, tapi ternyata dari pusat sampai hari ini belum turun di perubahan,” jelasnya.
Disiapkan Berbagai Skenario Pendanaan
Karena subsidi belum kembali mengalir, Pemkab Banyumas kini menyusun berbagai alternatif pembiayaan. Sadewo mengaku terus berkoordinasi dengan DPRD Banyumas untuk mencari sumber anggaran baru agar operasional Trans Banyumas tidak terhenti.
Ia menyebut pemerintah daerah membutuhkan tambahan dana sekitar Rp15 miliar untuk membiayai operasional hingga akhir tahun. Nilai tersebut sebelumnya berasal dari subsidi pemerintah pusat yang kini tidak lagi tersedia.
“Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk pelayanan masyarakat juga dan tanggung jawab kami kepada Trans Banyumas, maka saya sedang mengupayakan dengan teman-teman DPRD bagaimana caranya menyiapkan anggaran itu di waktu-waktu yang mepet ini. Dari mana duitnya nantilah, yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Harus berlanjut,” tegasnya.
Sadewo mengakui mencari tambahan anggaran bukan perkara mudah. Meski begitu, ia tetap optimistis solusi terbaik dapat ditemukan melalui pembahasan bersama DPRD.
“Kurang sekitar Rp15 miliar subsidinya, pemerintah pusat katanya mau menghentikan. Diskusi dengan teman-teman DPRD mencari uang Rp15 miliar dari mana,” ujarnya.
Ia menambahkan kondisi APBD Banyumas saat ini memang belum ideal. Meski demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Tapi akan saya paksakan supaya jangan sampai berhenti, harus jalan terus,” tegasnya.
Menurut Sadewo, berbagai opsi pembiayaan masih terbuka. Bahkan, apabila komunikasi dengan pemerintah pusat belum menghasilkan tambahan subsidi, pemerintah daerah siap mempertimbangkan alternatif lain bersama operator Trans Banyumas.
“Kalau saya yakin dicari solusinya pasti ada. Saya optimis saja. Pokoknya saya mengharapkan Trans Banyumas tidak berhenti,” katanya.
Ia juga mengungkapkan skenario paling akhir yang masih dipertimbangkan, yakni memanfaatkan pembiayaan melalui perbankan apabila regulasi memungkinkan.
“Solusi paling buruk, karena saya background-nya pengusaha, ya hutang ke bank. Tapi yang suruh menanggung bunganya dari PT Banyumas Raya Transportasi. Tapi saya belum tahu aturannya,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembahasan anggaran segera menghasilkan keputusan. Dengan demikian, layanan Trans Banyumas dapat terus beroperasi tanpa mengganggu mobilitas masyarakat yang selama ini mengandalkan transportasi publik tersebut.
(naf/lex)
