JAKARTA, ifakta.co – Tekanan geopolitik global yang meningkat, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, tidak menggerus kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.
Justru dalam waktu berdekatan, dua lembaga internasional memberikan sinyal positif atas ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2025 yang berada di level 5,1 persen.
Iklan
Menurut Airlangga, proyeksi tersebut muncul di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, serta ketegangan perdagangan internasional.
“Proyeksi ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang solid meski tekanan global meningkat,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (14/4).
Lebih lanjut, ADB menilai pertumbuhan Indonesia berada di atas rata-rata Asia Tenggara yang diperkirakan hanya 4,7 persen pada 2026. Hal ini mencerminkan kekuatan struktur ekonomi domestik yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
ADB juga mengidentifikasi tiga faktor utama yang menopang kinerja ekonomi Indonesia, yakni kuatnya permintaan domestik, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen, serta kebijakan moneter yang berjalan terukur.
Selain itu, momentum pertumbuhan awal 2026 didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama selama periode Ramadan dan Idulfitri. Di saat yang sama, sektor pertanian menunjukkan peningkatan produktivitas, sementara pembangunan infrastruktur terus berlanjut.
Tidak hanya itu, investasi sektor swasta di hilirisasi juga meningkat, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional. Arus Penanaman Modal Asing (PMA) yang stabil turut menjaga keseimbangan eksternal sekaligus menopang nilai tukar rupiah.
Haryo menambahkan bahwa kebijakan fiskal yang terarah berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi tetap tumbuh.
FTSE Russell: Reformasi Pasar Modal Diakui Global
Di sisi lain, pengakuan juga datang dari FTSE Russell yang menilai kemajuan signifikan Indonesia dalam reformasi pasar modal. Penilaian ini menjadi cerminan dari berbagai langkah strategis yang telah dijalankan secara konsisten.
FTSE mencatat implementasi delapan rencana aksi reformasi, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham hingga perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori. Selain itu, regulator juga menetapkan batas minimum free float sebesar 15 persen dan memperkenalkan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai sistem peringatan dini bagi investor.
Dengan capaian tersebut, posisi Indonesia kini sejajar dengan negara besar seperti Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE. Hal ini menegaskan bahwa pasar modal Indonesia semakin mendekati standar tata kelola global.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyambut positif hasil penilaian tersebut. OJK menilai reformasi yang dilakukan menunjukkan progres nyata dan mendapatkan kepercayaan dari lembaga indeks global.
Fondasi Domestik Jadi Penopang Utama
Pemerintah memandang dua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas kebijakan makroekonomi yang dijalankan selama ini. Strategi menjaga konsumsi domestik, memperkuat fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dinilai berhasil menjaga kepercayaan investor.
Di tengah tekanan eksternal yang terus berlangsung, Indonesia dinilai mampu mempertahankan stabilitas fundamental ekonomi. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menjaga optimisme investor dalam jangka panjang.
Ke depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan reformasi, termasuk menghadapi agenda review FTSE Russell pada Juni 2026 dan MSCI pada Mei 2026. Langkah ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta tahan terhadap berbagai gejolak global.
(den/jo)
