JAKARTA, ifakta.co – Demo BEM UI berlangsung Jumat, 12 Juni 2026, ketika sekitar seribu mahasiswa Universitas Indonesia berangkat dari kampus menuju Bundaran HI untuk menyampaikan lima tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
BEM UI memulai konsolidasi massa sejak pagi hari di lapangan parkir FISIP Universitas Indonesia, lalu bergerak ke Jakarta dengan estimasi mencapai Bundaran HI sebelum salat Jumat.
“Kami akan membawa seribu massa menuju Bundaran HI,” ujar Albani Hilmi, Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI.
Iklan
Setibanya di ibu kota, massa berencana melaksanakan aksi setelah salat Jumat sebagai bentuk penghormatan kepada yang menjalankan ibadah.
“Kami akan menjalankan aksi nanti setelah salat Jumat, kita menghormati kawan-kawan yang salat Jumat terlebih dahulu,” tambah Albani.
Berdaarkan panytauan mahasiswa mulai berkumpul sejak pagi dan dijadwalkan bertolak secara terkoordinasi menuju Bundaran HI. Aksi hari ini mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut” yang mencerminkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional
Lima tuntutan BEM UI
Dalam aksinya, BEM UI membawa lima tuntutan utama yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga BBM, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian program MBG, dan penghentian program Kopdes.
Selain itu, mereka juga menuntut penghentian praktik militerisasi di ranah sipil.
“Kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan juga menyadari bahwa beliau sedang salah gitu,” tegas Albani.
BEM UI menilai tekanan di sejumlah sektor — fiskal, moneter, dan pasar modal — mengarah pada krisis ekonomi jika tidak segera ditangani
“Kami minta agar pemerintah sebetulnya cepat mengakui kesalahan itu, cepat memperbaiki kesalahan itu,” ujar Albani.
Sebelumnya, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof memaparkan alasan aksi tersebut dalam keterangan resmi pada Kamis (11/6/2026). Menurutnya, kesempatan yang telah diberikan kepada pemerintah untuk merespons kritik dinilai sudah terlalu lama.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu (untuk pemerintah) sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan, lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” kata Athof.
Athof juga menyoroti ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dan kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Ia menyinggung kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya lapangan pekerjaan, serta beban pajak yang dinilai memberatkan rakyat.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat dihajar pajak,” ungkap Athof.
Ia menambahkan bahwa sejumlah kebijakan lain, termasuk soal pajak UMKM dan kebijakan sektor pertambangan, turut menjadi alasan aksi massa.
“Semua itu yang membuat kami harus turun ke jalan,” kata Athof.
(cin/my)
