ifakta.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Pemerintah merasa terhormat mendapat tugas operasi kemanusiaan dalam evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Provinsi Hubei, Tiongkok, terkait Virus Corona.
Ia mengungkapkan, penanganan WNI tersebut juga mendapat pujian dari masyarakat internasional karena dinilai paling cepat, akurat, dan tepat.
“Kita merasa terhormat mendapat tugas operasi kemanusiaan ini yang sebenarnya dipuji oleh masyarakat internasional karena Indonesia dinilai paling cepat, akurat, dan tepat dalam menangani masalah ini. Misalnya jika dibandingkan secara umum dengan 38 negara lainnya yang sudah melakukan hal yang sama,” ujarnya usai melaksanakan audiensi dengan bupati, wakil bupati, serta tokoh masyarakat Kabupaten Natuna, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 4 Januari 2020 kemarin.
Mahfud mengakui bahwa terjadi keterlambatan informasi karena perkembangan yang berlangsung begitu cepat. Sehingga, begitu mendapat “lampu hijau” untuk memulangkan WNI dari Tingkok, Pemerintah Indonesia langsung bekerja cepat dan memutuskan Natuna yang dianggap paling tepat, mudah, aman, dan dekat dengan instalasi militer.
“Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya dimaklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangannya berlangsung dari menit ke menit sehingga kita melakukan tindakan cepat,” jelasnya.
Menko Polhukam berharap pemerintah, masyarakat, dan tokoh pemuda Natuna untuk sering mengecek informasi ke pusat karena sudah ada posko dan sebagainya sehingga tidak mudah percaya pada berita hoaks yang biasanya memprovokasi, mengadu domba, dan mendramatisir masalah yang sebenarnya tidak ada apa-apa.
“Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia di sana dilakukan dengan aturan, tidak membahayakan masyarakat Natuna, dan bahwa sampai menjamin secara resmi bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain, misalnya dalam menghadapi resiko-resiko itu. Jadi lebih tinggi daripada sekadar menjamin,” kata Menko Polhukam.
Selain itu, Pemerintah juga akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sekarang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna.
Terkait pendidikan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta agar sekolah-sekolah di Natuna tetap diselenggarakan seperti biasa dan tidak ada hari libur karena memang tidak ada apa-apa.
Ditegaskan, semua yang sekarang ada di Natuna, yang dipulangkan dari Tiongkok dalam keadaan sehat. Namun, untuk melaksanakan standar internasional, maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini, di mana dikarantina dulu, diperiksa setiap hari sampai sekian hari, dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini.
“Kemudian saya tanggal 6 Februari bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri istighosah, doa bersama yang merupakan cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama. Kemudian di sana akan dibuka posko-posko yang lebih alamiah, lebih manusiawi. Misalnya posko-posko di mana orang bekerja seperti biasa, tidak memakai masker atau apa seperti yang diusulkan teman-teman dari Natuna,” tandas Menko Polhukam.(ham)
