JAKARTA – Sebanyak 352 pegawai kementerian keuangan (Kemenkua) akan dikenai sanksi/hukuman disiplin terkait transaksi janggal.
“Kami telah menerima 266 surat laporan, terdiri dari dari 185 laporan atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK, soal transaksi janggal selama 2007 hingga 2023,” ujar Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, dikutip CNN Indonesia, Sabtu (11/3).
Dari laporan tersebut, terdapat 964 pegawai masuk dalam daftar terindikasi melakukan transaksi janggal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk pegawai yang terbukti bersalah sudah dilakukan hukuman disiplin bahkan ada yang kami limpahkan ke penegak hukum,” imbuhnya.
Dari seluruh surat yang masuk, Awan mengatakan ada empat tindak lanjut yang dilakukan Kemenkeu.
Awan merinci, pertama, sebanyak 85 surat ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa pengumpulan bahan dan keterangan.
Kedua, dari 126 surat ditindaklanjuti menjadi audit investigasi dan hasilnya merekomendasikan hukuman disiplin terhadap 352 pegawai.
Ketiga, 31 surat tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai yang bersangkutan pensiun. Dalam hal ini tidak ada info pegawai tersebut atau pegawai non Kemenkeu.
Keempat, 16 surat dilimpahkan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Jadi, kami sudah tindak lanjuti informasi dari PPATK tersebut,” pungkasnya.
(my)
