TANGERANG, ifakta.co – Sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan betonisasi di Kabupaten Tangerang, Banten, menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami keretakan hingga pecah belah, meskipun pekerjaan tersebut belum lama diselesaikan dan telah melalui proses Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Ceplak–Pejamuran, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Kondisi kerusakan pada sejumlah titik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan teknis, serta tanggung jawab penyedia jasa dan pihak terkait.
Atas kondisi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Inspektorat, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak melakukan penelusuran dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan penelusuran ifakta.co, persoalan yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyangkut kondisi fisik betonisasi, tetapi juga mekanisme pengawasan, pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga proses serah terima pekerjaan.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan jajaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, mulai dari pengawasan lapangan, pengukuran volume pekerjaan, hingga peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang, H. Iwan Firmansyah, juga diminta memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai laporan dan keluhan masyarakat mengenai kondisi sejumlah proyek betonisasi tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi yang telah disampaikan kepada pihak dinas belum memperoleh penjelasan substantif mengenai persoalan yang dipertanyakan. Redaksi tetap membuka ruang bagi Kepala DBMSDA untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Siman (32), warga Bakung, Kecamatan Kronjo, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi proyek betonisasi jalan Ceplak–Pejamuran kepada ifakta.co Sabtu (14/11/26).
Menurutnya, pemerintah dan aparat pengawasan perlu turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi pekerjaan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Jangan hanya berdasarkan laporan masyarakat. KPK, Kejati, Inspektorat, dan BPK perlu turun langsung melihat kondisi pekerjaan di lapangan agar persoalannya jelas,” ujarnya.
Ia berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif, termasuk menelusuri kemungkinan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, lemahnya pengawasan, maupun indikasi penyimpangan anggaran apabila ditemukan bukti pendukung.
Di sisi lain, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, juga diminta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur.
Pemeriksaan lapangan secara langsung dinilai penting untuk memastikan kondisi pekerjaan sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta standar mutu konstruksi yang telah ditetapkan.
Apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian, pemerintah daerah diminta memastikan penyedia jasa memenuhi kewajiban perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Publik juga menantikan transparansi DBMSDA Kabupaten Tangerang dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, administrasi, maupun penggunaan anggarannya.
(sib/lex)
