DENPASAR, ifakta.co – Pemerintah Provinsi Bali mulai mengimplementasikan Dashboard ARISE sebagai sarana analisis risiko bencana terhadap ketahanan fiskal daerah. Penerapan sistem tersebut dibahas dalam kegiatan penguatan kapasitas di Aula Gedung Keuangan Negara Denpasar pada Selasa, 10 November 2026. Bali disebut menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan instrumen tersebut.
ARISE merupakan kependekan dari Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience. Instrumen analisis berbasis data ini dikembangkan melalui kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRR.
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, menekankan pentingnya membaca risiko fiskal lebih awal agar pemerintah dapat mempersiapkan langkah antisipasi sebelum dampak bencana meluas.
“Pemanfaatan ARISE diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi risiko fiskal secara lebih dini dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat,” ujar Adriyanto dalam kegiatan tersebut. Ia juga menjelaskan adanya pembagian peran antarlembaga daerah dalam menyediakan data serta menyusun langkah penganggaran.
Dalam skema yang dijelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran penting menyiapkan informasi mengenai risiko bencana. Badan pengelola keuangan dan aset daerah bersama badan perencanaan pembangunan daerah berperan menghubungkan data tersebut dengan strategi pembiayaan dan rencana pembangunan.
Persoalan risiko fiskal berbeda dari penanganan tanggap darurat semata. Sebuah bencana dapat menimbulkan kebutuhan belanja tambahan untuk perbaikan fasilitas dan layanan publik. Pada saat bersamaan, gangguan transportasi dan aktivitas ekonomi berpotensi memengaruhi pendapatan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut relevan bagi Bali yang aktivitas ekonominya banyak berkaitan dengan pariwisata. Infrastruktur, akses transportasi, serta keberlangsungan layanan menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan ketika daerah menyiapkan kebijakan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang mendukung pengembangan sistem. Kerja sama diharapkan membantu penyusunan kebijakan daerah yang lebih adaptif serta memperkuat perlindungan masyarakat dan kesinambungan pembangunan.
Meski demikian, implementasi dashboard belum dapat disamakan dengan keberhasilan mengurangi seluruh kerugian akibat bencana. Manfaat alat analisis ditentukan oleh mutu data, pembaruan informasi, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan pemerintah menggunakan hasilnya dalam keputusan nyata.
Sebagai daerah percontohan, perkembangan penerapan ARISE dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lain. Evaluasi berikutnya perlu memperhatikan penggunaan informasi risiko dalam perencanaan, kesiapan pembiayaan, dan perlindungan pelayanan publik. Informasi yang telah terverifikasi saat ini menyangkut pengenalan serta implementasi sistem, belum hasil evaluasi jangka panjang terhadap dampaknya.
Risiko fiskal perlu dipahami sebagai potensi beban keuangan ketika bencana menimbulkan kerusakan atau gangguan kegiatan ekonomi. Dengan perkiraan yang lebih terukur, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pendanaan sebelum keadaan darurat terjadi. Namun, besaran manfaat sistem hanya dapat dinilai setelah hasil analisis benar-benar dipakai dalam proses perencanaan dan penganggaran.
(wl/wl)
