KUPANG, ifakta.co – Polda Nusa Tenggara Timur menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede. Seorang perempuan berusia 21 tahun melapor kepada kepolisian mengenai peristiwa yang menurut keterangannya terjadi di sebuah rumah dinas di Kota Kupang.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan laporan polisi diterima pada Kamis (12/11/2026). Perkara tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT dan kini ditangani melalui tahapan penyelidikan.
Pelapor menggunakan inisial RWM. Menurut keterangan awal yang diterima penyidik, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Rabu (11/11) malam di kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026 malam di salah satu komplek rumah dinas, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,” ujar Henry.
Polisi menyebut pelapor bersama sejumlah saksi datang ke rumah dinas setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, pelapor menyatakan dirinya mengalami tindakan yang diduga merupakan kekerasan seksual fisik oleh pihak yang dilaporkan.
Keterangan tersebut masih merupakan bagian dari laporan awal dan belum menjadi kesimpulan hukum mengenai kesalahan pihak terlapor. Penyidik menyatakan akan mendalami rangkaian kejadian melalui pemeriksaan saksi serta pengumpulan alat bukti.
“Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi,” ujar Henry.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan bahwa polisi telah menerima laporan, melengkapi administrasi penyelidikan, meminta pemeriksaan visum et repertum, serta memeriksa pelapor dan sejumlah saksi.
Selain menelusuri fakta hukum, penyidik memberikan perhatian pada kondisi fisik dan psikologis pelapor. Kepolisian berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis serta menyiapkan layanan pendampingan psikologis.
“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban,” ucap Nova.
Polda NTT juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT. Koordinasi itu ditujukan untuk memastikan pelapor memperoleh perlindungan, pendampingan, dan akses rumah aman apabila dibutuhkan selama proses hukum.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” tambahnya.
Polisi akan memeriksa saksi tambahan, mengumpulkan bukti, dan meminta klarifikasi pihak terlapor sebelum mengambil langkah berikutnya. Polda NTT menegaskan penanganan perkara harus profesional dan berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Henry mengingatkan masyarakat untuk menjaga identitas dan privasi pelapor. Kepolisian juga menegaskan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi pihak yang dilaporkan selama penyelidikan belum menghasilkan kesimpulan hukum.
(cin/wal)
