YOGYAKARTA, ifakta.co – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya meninggalkan kawasan hutan yang hangus. Bencana ini juga mengganggu keseimbangan ekosistem, menghilangkan habitat satwa, serta mengurangi keragaman tumbuhan yang menopang kehidupan berbagai organisme.
Kementerian Kehutanan mencatat kebakaran melanda 202.004 hektare lahan di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dampaknya menjangkau berbagai jenis makhluk hidup. Di Kayong Utara, misalnya, tiga orangutan terdampak kebakaran. Induk betinanya bahkan mengalami luka bakar pada tangan dan kaki.
Sementara itu, kebakaran di Kalimantan Selatan menyebabkan kematian 12 individu bekantan, seekor ular piton, dan seekor king kobra. Namun, kerusakan akibat karhutla tidak berhenti pada kematian satwa. Api juga menghanguskan vegetasi yang menyediakan makanan, perlindungan, dan tempat hidup bagi berbagai spesies.
Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Budi Setiadi Daryono, menjelaskan bahwa kondisi lahan yang kering di sejumlah wilayah meningkatkan risiko kebakaran pada kebun buah, tanaman, dan vegetasi di sekitarnya.
Salah satu tumbuhan yang perlu mendapat perhatian, menurut Budi, ialah ramin (Gonystylus bancanus). Pohon penghuni rawa gambut ini berstatus Kritis atau Critically Endangered menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Meski belum ada bukti empiris yang menunjukkan kebakaran masif terhadap ramin, karhutla tetap menjadi ancaman bagi tumbuhan bernilai konservasi tinggi, terutama yang hidup di ekosistem rentan.
Budi mengingatkan bahwa hilangnya tumbuhan dapat memutus berbagai fungsi ekologis. Satwa pun kehilangan sumber makanan, tempat berlindung, dan bagian penting dari habitatnya. “Kerusakan hutan juga dapat membuat pemulihan ekosistem lebih sulit,” ujarnya.
Karhutla Mengubah Komposisi dan Hubungan Ekologis Hutan
Selain mengancam satwa dan habitatnya, karhutla juga memicu kerusakan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Budi mencontohkan cara masyarakat memahami informasi tentang seribu pohon yang terbakar. Sebagian orang mungkin membayangkan seribu pohon sebagai objek yang memiliki karakter serupa.
Padahal, hutan tropis memiliki susunan yang jauh lebih kompleks daripada perkebunan monokultur. Berbagai spesies pohon tumbuh dengan fungsi ekologis masing-masing. Keberadaan mereka juga berkaitan dengan penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, herbivora, dan organisme lainnya.
Karena itu, kebakaran tidak sekadar mengurangi jumlah pohon. Api juga dapat mengubah komposisi spesies dan merusak hubungan antarmakhluk hidup yang membentuk ekosistem hutan.
“Padahal, hutan tropis bukan perkebunan monokultur. Pohon-pohonnya dapat mewakili banyak spesies dengan fungsi ekologis dan hubungan yang berbeda, dengan penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, herbivora, dan organisme lainnya,” ujar Budi.
Penelitian di hutan rawa gambut Kalampangan, Kalimantan Tengah, memperlihatkan gambaran kerusakan tersebut. Peneliti membandingkan dua petak hutan yang masing-masing memiliki luas satu hektare. Satu petak mewakili hutan alami, sedangkan petak lainnya merupakan hutan terganggu yang pernah terbakar pada 2015.
Hasil pengamatan menunjukkan perbedaan jumlah pohon dan spesies yang cukup besar. Petak hutan alami memiliki 2.851 batang pohon dari 114 spesies. Sebaliknya, petak hutan terganggu hanya mencatat 926 individu pohon dari 80 spesies.
Perbedaan juga terlihat pada biomassa pohon di atas permukaan tanah. Hutan alami mencatat biomassa sebesar 341 ton per hektare. Sementara itu, petak hutan terganggu hanya memiliki 53,2 ton per hektare.
Budi menegaskan bahwa selisih jumlah spesies tersebut tidak menunjukkan kepunahan global terhadap 34 spesies akibat satu peristiwa kebakaran. Penelitian itu hanya membandingkan dua petak dalam satu lokasi. Meski demikian, hasilnya memperlihatkan bahwa kawasan yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada hutan alami.
“Angka tersebut tidak berarti bahwa 34 spesies langsung punah secara global akibat satu kebakaran. Penelitian tersebut membandingkan dua petak di satu lokasi; hasilnya menunjukkan bahwa petak yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada petak hutan alami,” lanjutnya.
Temuan tersebut memperkuat gambaran bahwa kebakaran dapat menyederhanakan komunitas tumbuhan. Kerusakan semacam ini juga sulit terlihat melalui dokumentasi visual. “Orangutan yang terluka dapat terlihat dalam sebuah video, sementara hilangnya keragaman pohon dan hubungan ekologis jauh lebih sulit diperlihatkan,” paparnya.
Penguatan Tata Kelola Gambut untuk Mencegah Kebakaran
Menurut Budi, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih luas daripada memadamkan api ketika kebakaran berlangsung. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan dan restorasi gambut melalui kelembagaan dengan mandat, kewenangan koordinasi, serta sumber daya yang memadai hingga tingkat tapak.
“Salah satu gagasan yang perlu dibahas adalah bagaimana pemerintah memastikan restorasi dan perlindungan gambut memiliki lembaga, mandat, dan sumber daya yang memadai,” ujarnya.
Budi mencontohkan berakhirnya masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada Desember 2024. Setelah itu, kementerian terkait mengambil alih tugas restorasi gambut dan mangrove. Perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran sejumlah pegiat lingkungan mengenai potensi melemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut.
Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada September 2026. Pemerintah menyebut lembaga tersebut akan berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa.
Budi menilai rencana pembentukan BPGMN dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola gambut. Namun, kehadiran lembaga baru saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Pemerintah perlu memastikan kejelasan mandat, kewenangan koordinasi, pendanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Seluruh unsur tersebut harus bekerja dalam satu sistem yang mampu mencegah kebakaran sekaligus memulihkan ekosistem terdampak.
Dengan demikian, perlindungan gambut tidak hanya berfokus pada respons darurat ketika api muncul. Pemerintah juga perlu mengutamakan pencegahan, pemulihan, dan perlindungan ekosistem secara berkelanjutan.
“Karena itu, fokus berikutnya perlu diarahkan pada kejelasan mandat, kewenangan koordinasi, pendanaan, serta akuntabilitasnya. Pembentukan lembaga saja belum cukup, yang menentukan adalah kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan gambut, dan memastikan tanggung jawab para pihak berjalan,” pungkasnya.
(naf/lex)
