BANYUMAS, ifakta.co – Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi perguruan tinggi di Purwokerto turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Mereka menggelar demonstrasi di Jalan Jenderal Soedirman, kawasan Alun-alun Purwokerto, Selasa (10/11) sore. Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), alokasi anggaran negara, hingga rencana pembentukan batalion teritorial di Banyumas.
Dalam demonstrasi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai beberapa kebijakan pemerintah belum menjawab persoalan mendasar yang masyarakat hadapi. Karena itu, massa aksi menggunakan berbagai bentuk penyampaian aspirasi untuk menarik perhatian publik.
Salah satu isu utama yang mereka angkat ialah karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Mahasiswa menilai kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang terdampak. Untuk memperlihatkan dampak bencana tersebut, mereka menggelar aksi teatrikal di tengah demonstrasi.
Dalam pertunjukan itu, asap putih yang membumbung di antara peserta melambangkan kebakaran hutan. Sementara itu, sejumlah mahasiswa memperagakan penderitaan masyarakat akibat bencana karhutla. Melalui adegan tersebut, mereka berusaha menggambarkan dampak kebakaran yang tidak hanya menyentuh kawasan hutan, tetapi juga kehidupan manusia.
Salah seorang peserta aksi mengaitkan kebakaran hutan dengan kepentingan industri sawit dan keserakahan manusia. Ia menyampaikan kritik tersebut melalui simbol warna yang muncul dalam aksi teatrikal.
“Semua kebakaran hutan ini untuk industri sawit dan keserakahan. Merah adalah api yang membakar hutan dan putih adalah asap yang kami hirup,” ujarnya.
Selain pertunjukan teatrikal, mahasiswa membentangkan spanduk pada videotron Alun-alun Purwokerto. Spanduk tersebut memuat tulisan #INDONESIA SADAR DIPALAK DIBAKAR DIMISKINKAN. FOR THE FOREST, ANIMAL, PEOPLE. Pesan itu menjadi bagian dari kritik mereka terhadap persoalan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, menilai pemerintah pusat belum memberikan perhatian dan penanganan yang memadai terhadap persoalan karhutla. Menurutnya, pemerintah juga belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mahasiswa mengangkat isu kebakaran hutan dalam demonstrasi.
Mahasiswa Pertanyakan Prioritas APBN dan Rencana Batalion Teritorial
Tidak hanya membahas persoalan lingkungan, massa aksi turut menyoroti arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai pemerintah masih terlalu berorientasi pada pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Sebaliknya, kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, belum memperoleh perhatian yang seimbang.
Azza menegaskan pemerintah perlu mengembalikan fungsi APBN sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Ia juga meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan mampu meningkatkan kualitas layanan yang masyarakat terima.
Sebagai contoh, Azza menyinggung kebutuhan revitalisasi sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, sejumlah sekolah masih membutuhkan perbaikan. Namun, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kita bisa melihat di wilayah Banyumas sendiri saat ini membutuhkan revitalisasi sekolah, tapi pada akhirnya pemerintah daerah tidak memiliki anggaran karena fokus APBN yang digelontorkan ke APBD bukan untuk menunjang adanya kualitas pendidikan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat,” terangnya.
Melalui kritik tersebut, mahasiswa mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran negara. Mereka berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek berskala besar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah. Sebab, kualitas pendidikan turut bergantung pada ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai.
Sebelum menggelar demonstrasi di kawasan Alun-alun Purwokerto, mahasiswa terlebih dahulu menyampaikan aspirasi di depan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Banyumas. Pada kesempatan itu, mereka menyoroti rencana pemerintah membentuk batalion teritorial di wilayah Banyumas.
Azza menilai rencana tersebut perlu memperoleh perhatian dan kritik publik. Ia khawatir pembentukan batalion teritorial berpotensi memperluas keterlibatan institusi militer dalam urusan sipil. Menurutnya, kondisi itu dapat memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Mereka seharusnya sama sekali tidak punya hak untuk masuk ke ranah-ranah sipil dan tentunya masyarakat dibuat khawatir,” ujarnya.
(naf/lex)
