YOGYAKARTA, ifakta.co – Polemik di lingkaran kekuasaan berpotensi menggeser perhatian pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto perlu menjaga fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan larut dalam persaingan dan konflik antarelite politik.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menyampaikan peringatan tersebut saat menanggapi dinamika hubungan politik di sekitar pemerintahan, termasuk polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ridho, pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius. Beberapa di antaranya mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), persoalan pertambangan, hingga pemberantasan narkoba.
Pernyataan Ridho muncul ketika DPR RI mulai membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan usulan tersebut pada Rabu (11/11) untuk mengikuti mekanisme kelembagaan parlemen.
Ridho menilai polemik tersebut perlu memperoleh kepastian melalui prosedur konstitusional. Dengan begitu, perdebatan politik tidak terus menyita energi pemerintah dan menghambat pembahasan agenda publik.
“Pemerintahan tidak boleh terjebak pada konflik-konflik elite yang itu memang menunda isu-isu kebijakan yang jauh lebih penting,” kata Ridho.
Ridho Melihat Perubahan Hubungan Politik Istana dan Solo
Ridho juga membaca adanya perubahan dalam hubungan politik antara pemerintahan Prabowo dan kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ia mengaitkan dinamika tersebut dengan perkembangan dukungan partai politik serta posisi sejumlah tokoh dalam pemerintahan.
Ketika mendapat pertanyaan mengenai hubungan politik yang kerap disebut sebagai relasi Istana dan Solo, Ridho menyampaikan penilaiannya secara tegas.
“Sudah berpisah jalan,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan analisis Ridho terhadap perkembangan politik nasional. Namun, pandangan tersebut bukan konfirmasi resmi mengenai sikap ataupun hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Mengenai usulan HMP terhadap Gibran, Ridho berharap DPR segera memberikan kepastian melalui mekanisme ketatanegaraan. Ia menilai penyelesaian yang jelas dapat mencegah polemik berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Segera saja DPR untuk memutuskan, teruskan untuk pengambilan keputusan pemakzulan Gibran,” kata Ridho.
Meski demikian, masyarakat perlu membedakan pengajuan HMP dari keputusan pemberhentian wakil presiden. Usulan tersebut tidak otomatis membuat DPR menyetujui pemakzulan Gibran.
Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tahapan pemberhentian presiden atau wakil presiden selama masa jabatan. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pertama, DPR harus memenuhi persyaratan konstitusional untuk menyampaikan pendapat kepada MK. Selanjutnya, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Jika MK membenarkannya, DPR dapat meneruskan proses sesuai ketentuan konstitusi hingga MPR mengambil keputusan.
Dengan demikian, pandangan Ridho mengenai penyelesaian polemik tetap harus dibedakan dari keputusan hukum yang menjadi kewenangan lembaga negara.
Evaluasi MBG, PSN, dan Pertambangan Perlu Menjadi Prioritas
Di tengah perdebatan politik, Ridho meminta Prabowo lebih memperhatikan persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan MBG dan PSN secara berkelanjutan.
Selain itu, persoalan pertambangan dan pemberantasan narkoba juga membutuhkan langkah konkret. Pemerintah perlu memastikan berbagai program berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan publik.
“Prabowo harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibanding mengurus rumitnya persoalan elit,” ujarnya.
Ridho menekankan bahwa kinerja pemerintah seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, konflik antartokoh maupun persaingan partai politik tidak boleh menghambat penyelesaian persoalan publik.
Ridho Soroti Kriteria Figur Wakil Presiden
Ridho turut menanggapi kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden apabila suatu saat terjadi kekosongan. Menurutnya, presiden membutuhkan pendamping yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Pilihan wapres ini adalah wapres yang benar-benar mendukung kinerja presiden,” katanya.
Konstitusi juga mengatur mekanisme pengisian jabatan tersebut. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan wakil presiden terjadi.
Dalam sidang itu, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang presiden ajukan. Artinya, proses pengisian jabatan tidak hanya bergantung pada kesepakatan politik, tetapi juga harus mengikuti prosedur konstitusional.
Namun, pembahasan mengenai calon pengganti masih bersifat hipotetis selama jabatan wakil presiden tidak mengalami kekosongan.
Ridho berharap seluruh pihak mampu menyelesaikan dinamika politik melalui jalur konstitusional. Dengan demikian, pemerintah dapat kembali memusatkan perhatian pada agenda pembangunan dan persoalan masyarakat.
(naf/lex)
