SURABAYA, ifakta.co – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengingatkan elite politik agar tidak tenggelam dalam polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Menurut dia, persoalan kesejahteraan masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama di tengah perubahan politik nasional.
Mardiono menyampaikan pandangan itu setelah menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Jumat (13/11/2026). Ia menyoroti kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan, daya beli yang terjaga, harga kebutuhan pokok terjangkau, serta pelayanan publik yang semakin baik.
“Rakyat tidak terlalu membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang semakin baik, dan kehidupan yang lebih sejahtera,” kata Mardiono.
Menurutnya, kegaduhan politik yang berlangsung terlalu lama dapat memunculkan ketidakpastian. Situasi itu dikhawatirkan mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan investor, sehingga berdampak pada upaya menjaga aktivitas ekonomi nasional.
Mardiono menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk meninggalkan jabatannya. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan pribadi seorang pejabat negara tetap harus diproses berdasarkan ketentuan konstitusi karena menyangkut kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
“Setiap warga negara, termasuk pejabat negara, tentu memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun, karena ini menyangkut jabatan kenegaraan, seluruh prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya cukup matang untuk menghadapi perubahan kepemimpinan. Karena itu, dinamika politik tidak boleh menghambat agenda pembangunan yang sedang berjalan maupun mengalihkan perhatian pemerintah dari kebutuhan masyarakat.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, sistem kenegaraan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pergantian atau perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu arah dan kesinambungan pembangunan bangsa,” tegasnya.
Dalam pengisian jabatan wakil presiden, Mardiono merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ia meminta semua pihak menghormati tahapan kelembagaan dan tidak mendahului proses yang menjadi kewenangan Presiden serta MPR. Menurutnya, proses hukum pengunduran diri harus dituntaskan sebelum mekanisme pemilihan pengganti dijalankan.
“Konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, apabila pengunduran diri tersebut telah diproses dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum, maka mekanisme pengisian jabatan harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kita tidak boleh mendahului proses kelembagaan yang menjadi kewenangan MPR dan Presiden,” ucap dia.
Mardiono menegaskan PPP mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Ia berharap seluruh kekuatan politik mengedepankan kepentingan nasional, menjaga persatuan, dan memastikan pelayanan serta pembangunan tetap berjalan di tengah polemik pengisian kursi wakil presiden.
(rom/mby)
