JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan rencana percepatan pemilihan wakil presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan MPR membahas jadwal sidang paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan menargetkan proses pemilihan berlangsung sebelum 5 Desember 2026. Agenda tersebut menjadi tahapan penting setelah pengunduran diri Gibran serta dimulainya pembahasan pengisian jabatan wakil presiden.
Bambang, yang akrab disapa Bambang Pacul, menyebut rentang 23 November sampai 4 Desember sebagai kemungkinan waktu pelaksanaan paripurna. Penentuan tanggal mempertimbangkan agenda kepala negara karena Presiden Prabowo direncanakan menghadiri sidang tersebut.
“Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint [batasan] waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” kata Bambang saat dihubungi pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, rentang tersebut masih merupakan target. MPR memiliki batas waktu konstitusional 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong untuk menyelenggarakan pemilihan. Bambang menyebut tenggat berdasarkan surat pengunduran diri Gibran jatuh pada 10 Januari 2027.
“Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru,” ujarnya.
Tahapan pencalonan berada di tangan Presiden. Prabowo harus menyerahkan dua nama kepada MPR sebelum lembaga tersebut memilih satu kandidat melalui sidang paripurna. Tanpa pengajuan dua nama dari Presiden, proses pemilihan belum dapat dilakukan.
“Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Pimpinan MPR dijadwalkan mengadakan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) guna menyusun jadwal sidang sekaligus membentuk tim verifikasi. Tim itu akan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua calon yang nantinya diajukan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Ketentuan teknisnya juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan aturan tersebut, Presiden harus mengirimkan dua nama beserta persyaratan pencalonan paling lambat 14 hari sebelum paripurna.
Dalam sidang, masing-masing calon menyampaikan kesediaan untuk dicalonkan. Kandidat dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden. Apabila suara kedua calon sama, MPR mengadakan satu kali pemungutan suara ulang. Jika hasilnya kembali imbang, Presiden menentukan satu nama untuk ditetapkan.
Dengan demikian, penetapan jadwal MPR dan pengajuan kandidat oleh Presiden menjadi dua langkah yang menentukan kelanjutan proses pergantian wakil presiden.
(rom/mby)
