BANDUNG, ifakta.co – Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyatakan akan meminta klarifikasi kepada kelompok masyarakat sipil setelah foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dan sempat berada dalam posisi terbalik di lingkungan DPRD Jawa Barat.
Peristiwa itu terjadi di Ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11/2026), ketika berlangsung audiensi bersama aliansi masyarakat sipil. Foto Gibran yang sebelumnya terpasang di dinding kemudian menjadi sorotan setelah muncul dokumentasi yang memperlihatkan posisinya terbalik.
Buky mengaku tidak mengetahui siapa yang menurunkan ataupun membalik foto tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memberikan instruksi untuk melakukan tindakan itu dan terkejut ketika muncul anggapan bahwa pimpinan DPRD tidak menjaga etika.
“Pertama bahwa DPRD ini kan rumah untuk rumah rakyat, jadi setiap ada yang mengajukan audiensi itu pasti kami terima. Sebisa mungkin biasanya pimpinan yang menerima,” kata Buky, Jumat (13/11).
Menurut Buky, surat permohonan audiensi telah diterima sebelum kabar pengunduran diri Gibran mencuat. Dalam surat tersebut, kelompok masyarakat sipil menyampaikan sekitar enam tuntutan untuk dibicarakan bersama wakil rakyat.
Setelah pertemuan berakhir, peserta audiensi mengajak pimpinan DPRD berfoto bersama. Buky melihat seseorang membawa pigura foto wakil presiden, tetapi mengaku tidak mengetahui bahwa foto itu kemudian ditempatkan dalam posisi terbalik.
“Di akhir setelah audiensi, seperti biasa mereka minta foto bersama. Saya ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Iwan. Kemudian, memang kelihatan ada yang membawa pigura foto Wakil Presiden, lalu saya kan posisi di pinggir. Saya tidak tahu bahwa posisi fotonya itu dibalikin,” kata Buky.
Untuk memastikan duduk perkara, pimpinan DPRD berencana mengirim surat kepada koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat. Buky berharap kelompok tersebut segera memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi setelah audiensi.
“Kami akan bersurat hari ini meminta klarifikasi atas kejadian kemarin. Kami akan tunggu jawabannya secepat mungkin. Jadi mudah-mudahan sih secepatnya mereka juga memberikan jawaban,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menanggapi pencopotan foto tersebut. Ia menyatakan penyampaian pendapat merupakan hak demokratis, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan etika dan tata cara yang berlaku di kantor pemerintahan.
“Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi,” kata Dedi, Sabtu (14/11).
Dedi menilai penurunan foto di ruang resmi semestinya dilakukan oleh petugas yang berwenang. Ia menyoroti bahwa Ruang Badan Anggaran digunakan untuk pembahasan keputusan penting antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” katanya.
Dedi meminta kelompok masyarakat yang terlibat menjelaskan kejadian tersebut secara terbuka. Ia juga mengajak publik tetap menjaga demokrasi yang beradab sembari menunggu proses kelembagaan mengenai jabatan wakil presiden.
(rom/mby)
