PARIS, ifakta.co – Berbagai kelompok masyarakat di Prancis bersiap menggelar demonstrasi lanjutan pada Sabtu (14/11/2026). Aksi itu menyatukan tuntutan mengenai biaya hidup, perlindungan anak, serta penolakan terhadap rancangan undang-undang yang memperluas perlindungan hukum bagi polisi ketika menggunakan senjata.
Menurut laporan AFP, aksi di Paris dijadwalkan dimulai pukul 13.00 waktu setempat atau 19.00 WIB. Puluhan kegiatan serupa juga direncanakan berlangsung di wilayah lain. Demonstrasi tersebut menjadi kelanjutan protes yang telah berlangsung lebih dari sebulan menjelang pemilihan presiden Prancis tahun depan.
Kelompok Rompi Kuning atau Yellow Vest diperkirakan bergabung dengan pelajar sekolah menengah, serikat pekerja, dan aktivis yang mengampanyekan perlindungan anak. Walaupun berasal dari organisasi berbeda, para peserta membawa sejumlah keluhan yang sama-sama ditujukan kepada kebijakan pemerintah.
Claire Bourdille, anggota kelompok yang menentang kekerasan terhadap anak dan remaja, menilai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
“Kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja,” ujar Claire Bourdille. “Kita tidak bisa hanya berfokus pada satu isu saja dengan mengabaikan isu lainnya.”
Kelompok pembela hak anak dalam beberapa bulan terakhir meminta perlindungan yang lebih kuat terhadap kekerasan seksual. Pada saat bersamaan, aktivis lain mengkritik RUU yang mengusulkan anggapan awal bahwa polisi yang menggunakan senjata telah bertindak dalam pembelaan diri yang sah.
Rancangan tersebut telah disetujui majelis rendah dan akan dibahas di Senat. Para pendukungnya, termasuk National Rally yang dipimpin Marine Le Pen, berpendapat bahwa aparat memerlukan perlindungan agar tidak langsung dianggap menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Sebaliknya, penentang RUU mengkhawatirkan ketentuan itu akan memperberat upaya meminta pertanggungjawaban aparat. Mereka menyebutnya sebagai pemberian “izin untuk membunuh”, sebuah istilah protes yang mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas.
Sejumlah pengacara pada pekan sebelumnya juga mengecam dugaan kekerasan polisi dalam demonstrasi terdahulu. Mereka menyoroti laporan cedera berat, termasuk kehilangan anggota tubuh dan kerusakan mata, sebagai alasan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kekuatan.
Karl Ghazi dari serikat pekerja CGT memperkirakan aksi kali ini memiliki dinamika berbeda. Ia menyinggung kelelahan di kalangan aktivis setelah demonstrasi berlangsung selama sekitar satu setengah bulan.
“Pada dasarnya, di satu sisi akan ada para aktivis hak-hak anak, sementara di sisi lain ada kelompok yang menentang ‘izin untuk membunuh’,” ujarnya.
Kepolisian Prancis mencatat sekitar 146 ribu peserta demonstrasi di seluruh negeri pada Sabtu (7/11). Jumlah tersebut lebih rendah daripada akhir pekan sebelumnya. Adapun aksi pemogokan serikat pekerja pada Kamis (5/11) disebut diikuti lebih dari setengah juta orang.
Rencana demonstrasi terbaru menunjukkan persoalan ekonomi dan penggunaan kewenangan kepolisian masih menjadi sumber ketegangan politik di Prancis. Jumlah peserta aktual dalam aksi Sabtu belum dapat dipastikan dari informasi sebelum kegiatan dimulai.
(sib/lex)
