BEKASI, ifakta.co – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pelatihan antikorupsi kepada 5.938 aparatur sipil negara. Program e-Learning ASN Berintegritas itu dimulai pada Rabu (11/11/2026) melalui kegiatan luring dan daring dari Kampus Barantin di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengikuti pembukaan secara daring. Dalam sambutannya, ia mengatakan petugas karantina memerlukan integritas ketika mengambil keputusan dan melayani masyarakat. Kompetensi teknis dan profesionalisme, menurut dia, perlu disertai perilaku yang mencerminkan tanggung jawab aparatur.
“Integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan napas pelayanan kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujar Karding.
Program berlangsung hingga 31 Januari 2027. Pegawai dari berbagai unit Barantin akan menempuh 19 jam pelajaran melalui LenteraQ, sistem pembelajaran digital milik lembaga itu. Peserta dapat menggunakan platform tersebut untuk mengakses materi dan mengikuti evaluasi selama program berjalan.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Wisnu Wasisa Putra menjelaskan bahwa format daring membantu Barantin menjangkau pegawai di seluruh Indonesia. Program ini mencakup jajaran pimpinan hingga petugas yang memberikan pelayanan karantina secara langsung di lapangan.
Pelatihan terdiri atas enam modul. Materinya meliputi pilihan yang berintegritas saat menghadapi godaan, keselarasan antara ucapan dan perbuatan, serta pengenalan gratifikasi dalam situasi sehari-hari. Peserta juga mempelajari cara menjaga objektivitas ketika menghadapi benturan kepentingan dan keberanian menolak praktik korupsi.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ASN KPK Yonathan Demme Tangdilintin menilai pengalaman masyarakat saat menerima layanan pemerintah ikut menentukan kepercayaan mereka kepada negara. Ia mengaitkan integritas petugas dengan tanggung jawab Barantin melindungi sumber daya hayati melalui pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan.
Karding meminta pimpinan tinggi madya dan pratama mengawal pelaksanaan pelatihan di unit masing-masing. Ia meminta mereka memastikan pegawai menyelesaikan materi sekaligus memberi contoh penerapan nilai integritas ketika mengambil keputusan dan memberikan layanan.
Barantin menempatkan pelatihan ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai melalui sistem digital. Karding berharap pendidikan antikorupsi itu dapat membentuk kebiasaan kerja dan membantu mencegah korupsi dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan.
(sib/lex)
