JAKARTA, ifakta.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya memeriksa persyaratan administrasi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah munculnya kembali polemik dokumen pencalonan yang kini menjadi sorotan. Proses pengisian jabatan itu berkaitan dengan jadwal MPR dan kewenangan Presiden dalam mengusulkan kandidat.
Yusril mengungkapkan kesediaan tersebut ketika memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menilai kelengkapan berkas perlu diperiksa dengan saksama sebelum calon diajukan untuk mengikuti tahapan pemilihan di MPR.
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril.
Pemeriksaan yang ditawarkan Yusril belum berarti dirinya sudah ditunjuk menjadi bagian dari tim verifikasi. Pernyataannya merupakan kesiapan membantu apabila memperoleh kepercayaan dalam proses yang akan dijalankan pemerintah.
Yusril juga menjelaskan tahapan pengajuan dua nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, MPR terlebih dahulu perlu mengadakan rapat untuk memutuskan atau menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Setelah pemberitahuan dari MPR diterima pemerintah, Yusril menyebut Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Penghitungan tenggat itu, menurut penjelasannya, dimulai sejak surat pemberitahuan MPR diterima pihak eksekutif.
Keputusan mengenai siapa saja yang akan diajukan tetap berada pada Presiden. Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai politik koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, tetapi penentuan dua kandidat tidak otomatis beralih kepada partai.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Ia turut menanggapi kemungkinan kekosongan jabatan wakil presiden selama tahapan pergantian berlangsung. Menurut Yusril, tidak diperlukan penunjukan pejabat sementara untuk mengisi posisi tersebut.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” ujarnya.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan, termasuk ketika berada di luar negeri. Dengan demikian, tahapan pemilihan wakil presiden baru tidak harus diikuti pembentukan jabatan pengganti sementara. Sementara itu, pemeriksaan persyaratan calon akan menjadi bagian penting untuk memastikan proses pencalonan tidak kembali dipersoalkan di kemudian hari.
(rom/mby)
