JAKARTA, ifakta.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada larangan tegas yang mewajibkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024. Menurut Yusril, keputusan pengajuan kandidat berada pada Presiden Prabowo, menyusul pengunduran diri Gibran dan pembahasan dua calon penggantinya.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Ia merespons pandangan bahwa calon pengganti harus berasal dari koalisi pendukung pemerintah saat pemilihan presiden sebelumnya.
“Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang,” kata Yusril.
Menurutnya, ketentuan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Presiden dapat meminta pertimbangan dari berbagai pihak sebelum mengajukan dua nama kepada MPR. Namun, konsultasi tersebut tidak mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden,” ujarnya.
Selain membahas pencalonan, Yusril menjelaskan bagaimana pemerintahan berjalan ketika kursi wakil presiden kosong. Ia menolak anggapan bahwa tugas kepresidenan otomatis beralih kepada tiga menteri atau triumvirat hanya karena Presiden sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Yusril menilai Presiden tetap dapat mengendalikan pemerintahan dari luar wilayah Indonesia. Teknologi komunikasi memungkinkan kepala negara menyampaikan arahan kepada jajaran pemerintahan tanpa harus berada di dalam negeri.
Ia juga menjelaskan batas kewenangan wakil presiden dalam sistem pemerintahan. Menurut Yusril, wakil presiden tidak membuat keputusan pemerintahan atas nama kewenangannya sendiri. Apabila wakil presiden menandatangani keputusan ketika Presiden berada di luar negeri, tindakan tersebut tetap dilakukan atas nama Presiden.
“Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden,” ucap Yusril.
Dengan penjelasan tersebut, Yusril membedakan mekanisme pemilihan pengganti wakil presiden dari pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari. Pengajuan kandidat tetap menjadi kewenangan Presiden, sementara pemilihannya dilakukan melalui mekanisme MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
(rom/mby)
