TANGERANG, ifakta.co – Pelaksanaan proyek pembangunan jalan paving block di Kampung Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. CV Cipta Sinergi Nusantara selaku perusahaan pelaksana kegiatan didesak memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan, mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, minimnya pengawasan, hingga dugaan belum terpenuhinya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), kegiatan tersebut tercatat berada di bawah satuan kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang dengan nilai anggaran yang dalam bahan penelusuran disebut sebesar Rp100 juta.
Sorotan utama muncul karena papan informasi proyek belum terlihat terpasang di lokasi pekerjaan. Padahal, papan tersebut merupakan sarana transparansi publik yang memuat informasi penting, seperti sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas perusahaan pelaksana.
Saat dikonfirmasi wartawan ifakta.co, Sabtu (14/11/2026), seseorang bernama Bejo yang mengaku berasal dari media online Pantau menyampaikan permohonan maaf karena papan informasi belum dipasang. Ia beralasan sedang sakit sehingga belum sempat mengurus pemasangannya.
“Iya Bang, semua pada kenal saya. Kita sedang sakit, jadi belum sempat pasang papan informasi. Namun, kegiatan tersebut volumenya 117 meter dengan lebar 1,2 meter,” ujarnya.
Bejo juga menyebut pekerjaan tersebut merupakan proyek milik atasannya bernama Usup yang disebut berasal dari Tigaraksa.
“Sebenarnya ini punya bos saya, Usup, orang Tigaraksa. Bang, semua juga kenal saya kok,” ucap Bejo kepada wartawan ifakta.co.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Mengapa pemasangan papan informasi yang berkaitan dengan transparansi kegiatan justru disebut menjadi urusan seseorang yang mengaku berasal dari media?
Jika Bejo memang bertindak atas arahan pihak perusahaan, CV Cipta Sinergi Nusantara perlu menjelaskan kapasitas dan kewenangannya dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, pihak perusahaan maupun Usup yang disebut sebagai atasan Bejo belum memberikan keterangan dan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait.
Terpisah, Ketua RT setempat membenarkan bahwa seseorang bernama Bejo pernah datang untuk menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan jalan paving block di wilayahnya.
“Memang pihak perusahaan sudah datang kepada saya, namanya Bejo. Setelah itu saya tidak melihat lagi. Hanya sebatas memberikan informasi bahwa jalan ini mau dipaving,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan ifakta.co di lokasi RT 003/02, terlihat sekitar empat orang pekerja tengah melakukan pemasangan paving block. Namun, saat pemantauan berlangsung, tidak terlihat petugas pengawas dari pihak dinas maupun unsur Kecamatan Kronjo di lokasi pekerjaan.
Salah seorang pekerja mengatakan bahwa pekerjaan telah berlangsung sekitar satu minggu dengan panjang sekitar 117 meter dan lebar 1,2 meter. Terkait papan informasi proyek, ia menyebut pemasangannya masih menunggu pihak yang mengurus.
“Iya Bang, terkait papan informasi itu urusan Pak Bejo. Katanya nanti diantar. Kami sudah bekerja sekitar satu minggu,” ungkapnya.
Selain persoalan transparansi dan pengawasan, aspek perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pekerja diduga belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat pemantauan, sejumlah pekerja juga tidak terlihat menggunakan rompi keselamatan maupun perlengkapan K3 yang memadai.
Seorang warga setempat, Teh Tini (36), mengaku mendukung pembangunan paving block karena dinilai dapat memperbaiki akses jalan lingkungan. Namun, ia mempertanyakan tidak adanya papan informasi proyek meskipun pekerjaan telah berlangsung selama beberapa hari.
“Iya Kang, bagus ada paving block. Tapi proyek ini sepertinya siluman, deh, kayak enggak pengin diketahui. Biasanya kalau proyek pemerintah ada plangnya, ada angka-angka dan tulisan informasi proyek. Ini sudah berhari-hari saya lihat tidak ada,” ungkapnya.
Atas sejumlah temuan tersebut, DPPP Kabupaten Tangerang diminta segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan CV Cipta Sinergi Nusantara. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian volume dan spesifikasi teknis, kualitas material, progres pekerjaan, pengawasan, transparansi informasi publik, serta pemenuhan kewajiban perlindungan tenaga kerja.
Pemkab Tangerang juga didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran kontrak, penyimpangan spesifikasi, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila memenuhi persyaratan hukum.
Jangan sampai proyek yang bersumber dari uang rakyat justru dikerjakan tanpa transparansi dan pengawasan yang memadai. Perusahaan penyedia jasa harus bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pekerjaan, bukan sekadar menyelesaikan kegiatan secara fisik, tetapi juga memastikan mutu, keselamatan pekerja, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
(sib/lex)
