TANGERANG, ifakta.co – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tangerang bersama seluruh perangkat daerah terkait lebih serius menjalankan sekaligus mengevaluasi program percepatan penurunan stunting. Evaluasi tersebut dinilai penting agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
Pernyataan tersebut disampaikan Intan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Aksi TPPS Tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (26/6/2026).
“Saya minta kita semua lebih serius terhadap pelaksanaan dan evaluasi program rencana aksi TPPS. Jika memang diperlukan perubahan strategi dan metode intervensi di lapangan, segera lakukan agar target penurunan stunting bisa tercapai secara nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial,” ujar Intan.
Iklan
Dalam kesempatan itu, Intan menyoroti hasil evaluasi lapangan yang menemukan masih banyak keluarga yang tidak lagi membawa balitanya ke Posyandu setelah mengikuti kegiatan massal, seperti Gerebeg Posyandu. Fenomena tersebut, menurutnya, menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui pendekatan yang lebih aktif.
Ia menilai pola pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Sebaliknya, petugas harus melakukan pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung keluarga yang membutuhkan pendampingan.
“Kita harus mengubah pola kerja. Jangan hanya menunggu masyarakat datang ke Puskesmas. Jika perlu, datangi rumah mereka, lakukan pendampingan, pantau asupan gizi anak, dan pastikan intervensi yang diberikan benar-benar efektif,” tegasnya.
Menurut Intan, keberhasilan program percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari kader kesehatan, PKK, Dharma Wanita, Dapur Dahsyat, petugas Puskesmas hingga para pendamping di lapangan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua pihak harus turun bersama ke lapangan. Metode intervensi, pengawasan, hingga penyusunan menu gizi harus diperbaiki agar lebih efisien dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, lanjut Intan, juga berkomitmen terus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai leading sector dalam pelaksanaan program TPPS.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah akan menggelar rapat khusus bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna memastikan dukungan anggaran terhadap seluruh program percepatan penurunan stunting.
“Kami akan mengagendakan rapat bersama Bappeda untuk memastikan dukungan anggaran. Saya juga menugaskan Dinas Kesehatan dan DPPKB menyusun strategi yang lebih efektif melalui kolaborasi yang kuat,” ujarnya.
Selain penguatan program, Intan meminta monitoring diperketat hingga ke tingkat desa melalui forum rembuk stunting dengan melibatkan pemerintah kecamatan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan seluruh intervensi tepat sasaran.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk mendampingi tim survei eksternal yang dijadwalkan turun pada Agustus mendatang agar proses pengambilan sampel data berlangsung akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Intan berharap TPPS Kabupaten Tangerang segera menyusun rencana aksi yang lebih taktis, terintegrasi, dan berorientasi pada penanganan langsung di masyarakat guna mempercepat terwujudnya Kabupaten Tangerang bebas stunting.
(sib/lex)
