JAKARTA, ifakta.co – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Pemerintah menilai kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi mengganggu ketahanan air, pangan, hingga lingkungan. Oleh karena itu, berbagai strategi disiapkan secara sistematis dan terintegrasi.
Menteri PU Dody Hanggodo melalui Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan bahwa potensi kemarau panjang tahun ini bukan situasi biasa. Ia menyebut dampaknya bisa meluas jika tidak ditangani dengan langkah yang tepat.
Iklan
“Musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan tingkat kekeringannya di atas normal. Ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan air, pangan, dan lingkungan,” ujar Adenan dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Jakarta, melalui siaran pers dikutip, pada Rabu (15/4).
Lebih lanjut, berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan dipengaruhi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat. Peluang kejadiannya mencapai 50 hingga 80 persen.
Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau 2026 lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.
Seiring dengan itu, dampak kekeringan diprediksi akan dirasakan di berbagai sektor. Di bidang sumber daya air, debit sungai diperkirakan menurun, volume waduk menyusut, dan cadangan air tanah berkurang.
Sementara di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam dan produktivitas. Di sisi lain, risiko kebakaran hutan dan lahan juga diprediksi meningkat, terutama di wilayah gambut.
Enam Strategi Mitigasi
Untuk menghadapi situasi tersebut, Kementerian PU menetapkan enam langkah utama. Pertama, mengoptimalkan pengelolaan tampungan air dengan sistem alokasi berbasis prioritas dan data real-time.
Kedua, memperkuat jaringan irigasi guna mengurangi kehilangan air. Ketiga, memastikan kesiapan sarana dan prasarana agar seluruh peralatan dapat beroperasi optimal.
Keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air. Kelima, mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan dan jaringan irigasi. Terakhir, mengoptimalkan fungsi seluruh bangunan air yang sudah ada.
Adenan menegaskan bahwa upaya mitigasi ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antar kementerian, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa mencegah dampaknya menjadi krisis. Kuncinya ada pada antisipasi, kecepatan, dan koordinasi,” tegasnya.
Peran Data BMKG
Di sisi lain, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU, khususnya dalam penyediaan data klimatologi yang akurat.
Menurutnya, keseimbangan kondisi air menjadi faktor penting dalam mencegah bencana. Kelebihan air dapat memicu banjir dan longsor, sementara kekurangan air berisiko menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan.
“Kami berharap kondisi air tetap seimbang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dengan begitu, risiko bencana bisa diminimalkan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menghadapi potensi kemarau panjang agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis nasional.
(faz/fza)
