Jakarta, Ifakta.co– Hashim, salah satu tokoh yang dikenal aktif dalam isu perumahan rakyat, menolak tegas usulan perubahan ukuran rumah subsidi yang belakangan ini mencuat ke publik. Usulan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pernyataannya, Hashim menyatakan bahwa rumah subsidi seharusnya menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan angka statistik pembangunan. “Mengurangi ukuran rumah subsidi hanya akan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Alih-alih menjadi tempat tinggal yang layak, rumah subsidi akan berubah menjadi tempat berteduh sementara yang tidak manusiawi,” ujarnya.
Iklan
Usulan perubahan yang dimaksud adalah wacana untuk memperkecil ukuran rumah subsidi demi efisiensi lahan dan biaya pembangunan. Namun menurut Hashim, efisiensi tidak seharusnya mengorbankan kenyamanan dan standar minimum hunian. Ia menekankan bahwa rumah bukan hanya soal struktur fisik, tetapi juga ruang tumbuh bagi keluarga.
Hashim juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyediakan hunian yang layak. “Kalau kita mulai merasionalisasi pemangkasan ukuran dengan dalih keterbatasan anggaran, maka kita telah mengabaikan hak dasar warga negara,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah dan pengembang mencari solusi lain yang lebih kreatif dan berkelanjutan, seperti optimalisasi tata ruang, insentif bagi pengembang yang memenuhi standar kualitas, serta pemanfaatan teknologi konstruksi yang efisien namun tetap menjaga kualitas.
Penolakan Hashim ini mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan pemerhati tata kota. Mereka menilai bahwa suara seperti Hashim penting untuk menjaga agar program rumah subsidi tidak melenceng dari tujuan utamanya: menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi bagi seluruh rakyat Indonesia.
