JAKARTA, ifakta.co – Koordiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Barat, Anta Ovia Bancin menyampaikan bahwa Bawaslu itu memiliki sumber daya manusia yang terbatas dan tempat-tempat yang terbatas juga yang harus dijangkau atau diawasi.
Hal itu bertujuan untuk mengingatkan bahwa warga bukan hanya sekadar ikut memilih tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mengawasi berlangsungnya pemilihan itu sendiri.
“Kami kan terbatas jumlahnya dan tempat-tempat yang kami awasi tidak semua bisa kami jangkau. Karena itu yang kami perlukan agar warga tidak hanya ikut memilih tapi berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam pemilihan nanti,” kata Anta saat Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2024 Melalui Forum Warga di Aula Kecamatan Palmerah, seperti dikutip ifakta.co, Senin (11/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Anta, jika semua warga ikut melakukan pengawasan, wilayah-wilayah yang rentan dengan dugaan pelanggaran pilkada akan lebih luas jangkauannya untuk diketahui Bawaslu.
Anta berharap agar tidak ada lagi sengketa Pilkada 2024 di wilayah Jakarta Barat, karena itu pihaknya selalu bekerja maksimal untuk terus melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan.
Jika pun ada sengketa Pilkada nantinya, jangan sampai hal itu berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), apalagi jika itu soal perselisihan perolehan suara.
“Karena itu kita bekerja secara maksimal melakukan sosialisasi supaya warga juga sadar apa yang terjadi dan bisa ikut mencegahnya melalui pengawasan,” sebut Anta yang bergabung dengan Bawaslu Kota Jakarta Barat sejak 2023 itu.
Ia juga menambahkan, bahwa jumlah sengketa di Pilkada umumnya jauh lebih sedikit dibanding pada Pilpres dan Pileg.
“Pilkada DKJ tahun ini kan hanya 3 calon. Kalau pun ada sengketa, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding Pilpres dan Pileg,” tukasnya.
Sementara itu, Camat Palmerah Joko Mulyono mengharapkan, agar semua yang hadir dapat memanfaatkan forum warga yang dilakukan Bawaslu ini sebagai ajang sharing ilmu dan saling bertukar informasi terkait aturan-aturan dalam tahapan pemilu yang saat ini telah masuk di semua kecamatan di DKJ.
“Forum warga ini dapat jadi sharing ilmu dan saling bertukar informasi terkait aturan-aturan dalam tahapan Pilkada,” kata Joko.
Kendati demikian, Helen Ardhana dalam paparannya sebagai narasumber mengatakan bahwa pada dasarnya kerja pengawasan di pilkada itu bukan hanya melekat pada Bawaslu secara institusional tapi juga melekat kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat.
“Jadi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu satu sisi memang tugas dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu tapi di lain sisi sebagai bentuk menjaga kedaulatan agar suara pemilih yang diberikan pada hari pemungutan suara itu dapat terealisasi dan berjalan baik. Artinya kita harus mengawal juga, bukan hanya memberikan,” ungkap Duta Bawaslu RI saat membawakan materi bertema ‘Membumikan Pengawasan Partisipatif.’
Sebagai Duta Bawaslu, Helen menegaskan bahwa DKJ sebenarnya tetap menjadi epicentrum dinamika politik hari ini di Indonesia. Karena itu, masyarakat Jakarta harus menjadi pemilih cerdas.
“Jika masyarakat di DKJ saja tidak cerdas, bagaimana dengan masyarakat di daerah-daerah,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap agar Pilkada DKJ tahun ini dapat berjalan dengan baik, pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir, dan semua warga harus berpartisipasi dan terlibat aktif dalam hal pengawasan.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pengurus Bawaslu Kota Jakarta Barat, seperti Akhi Riannoko (Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin), Fitriani (Koordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat).
Selain itu juga, kegiatan ini diikuti oleh puluhan pengawas mulai dari tingkat kecamatan dan 6 kelurahan.
Ada ketua dan anggota Panwaslu, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), staf Panwascam, FKDM, penggiat pemilu, tokoh masyarakat dan agama, media, serta warga.
