JAKARTA, ifakta.co – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan pembagian peran empat tersangka dalam penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Penjelasan disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Menurut uraian Kapolri, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan. Ia juga diduga menentukan sasaran dan menyampaikan perintah melalui komunikasi lisan maupun aplikasi WhatsApp.
Suyudi menerangkan penyidik telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Masing-masing diduga menjalankan fungsi berbeda dalam rangkaian kegiatan yang tengah diselidiki.
Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi penasihat Monitoring Center. Ia disebut memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis kepada Listyo.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang pernah menjadi pelaksana tugas kepala bagian monitoring diduga menerima perintah mengenai sasaran tertentu melalui Slamet. Persetujuan pelaksanaan kegiatan itu, menurut pemaparan Kapolri, diberikan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan resmi penyidik.
Peran berikutnya dikaitkan dengan Irjen Ahrie Sonta, yang disebut meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Ia juga diduga melaporkan hasilnya, mengarahkan kegiatan pengawasan, serta memerintahkan penghapusan data suara dan catatan sistem maupun pembubaran grup percakapan.
Penyidik menelusuri dugaan alur perintah, persetujuan, pelaksanaan, dan distribusi hasil penyadapan tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak. Pemaparan dalam rapat DPR merupakan penjelasan penyidikan, bukan putusan pengadilan.
Dalam penjelasan yang sama, Kapolri menyebut masa penahanan LSP tercatat sampai 23 November 2026, EH sampai 22 November 2026, dan AS sampai 21 November 2026. Adapun Slamet ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November dan menjalani penahanan rumah sejak 11 November.
Seluruh dugaan peran tersebut masih harus diuji melalui proses hukum. Para tersangka tetap memiliki hak membela diri dan mendapatkan perlakuan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
(rom/mby)
