JAKARTA, ifakta.co – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka gugur. Majelis hakim mengambil keputusan itu setelah pemerintah mencabut surat yang menjadi objek sengketa.
Ketua Majelis Hakim Rahmadi membacakan amar putusan dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026). “Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,” ujarnya.
Objek perkara merupakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam persidangan, majelis menerima penjelasan mengenai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan tersebut mencabut surat penyetaraan yang dipersoalkan. Pencabutan dilaporkan dilakukan pada 11 November dan dokumennya diserahkan dalam sidang sehari kemudian.
Setelah pencabutan, pihak kementerian selaku tergugat meminta pemeriksaan sengketa dihentikan. Rahmadi mengatakan penggugat pada pokoknya tidak berkeberatan terhadap permohonan itu. “Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan,” katanya.
Majelis juga mencatat keberatan dari pihak Gibran sebagai tergugat intervensi. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan surat telah membuat keputusan yang disengketakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Rahmadi menyebut majelis tidak menemukan ketentuan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan akibat pencabutan objek sengketa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, hakim menggunakan pendekatan hukum yang dianggap sepadan dalam hukum publik.
Menurut majelis, meneruskan pemeriksaan justru berpotensi menghasilkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar untuk mengakhiri perkara, di samping upaya mencegah polemik berlarut-larut.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi.
Dalam gugatannya, PT Mercy Toga Kirana semula meminta pengadilan membatalkan atau menyatakan tidak sah surat penyetaraan pendidikan Gibran tahun 2019. Dengan putusan terbaru ini, pemeriksaan atas objek gugatan tersebut dinyatakan selesai.
(cin/mby)
